Program Sekolah Rakyat Hadir di Lima Daerah di Jawa Tengah, Akses Pendidikan Gratis dan Asrama untuk Anak-anak Tidak Mampu

SEMARANG — Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang juga menyediakan fasilitas asrama bagi siswa, siap beroperasi di lima daerah di Jawa Tengah (Jateng) pada tahun ajaran 2025/2026.

Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang kurang mampu dan terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan lima sentra layanan dari Kementerian Sosial (Kemensos) akan dioperasikan untuk mendukung program Sekolah Rakyat di provinsi ini.

Kelima sentra tersebut meliputi Sentra Satria Baturraden di Kabupaten Banyumas, Sentra Kartini di Kabupaten Temanggung, Sentra Terpadu Prof Soeharso di Kota Solo, Sentra Antasena di Kabupaten Magelang, dan Sentra Margo Laras di Kabupaten Pati.

“Kelima sentra ini akan digunakan secara langsung untuk program Sekolah Rakyat tahun ini. Semua persiapan operasional sudah selesai, tinggal menjalankan programnya,” ujar Imam kepada wartawan, baru-baru ini.

Sekolah Rakyat merupakan langkah nyata dalam menjawab tantangan ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan secara gratis, tetapi juga memberikan fasilitas asrama, makan, pakaian, buku, dan perangkat pendukung lainnya bagi siswa yang terpilih.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya yang biasanya harus ditanggung orang tua, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pendidikan. “Dengan adanya fasilitas asrama, siswa yang berasal dari daerah terpencil tidak perlu khawatir dengan biaya transportasi atau penginapan. Semua kebutuhan mereka akan dipenuhi, sehingga mereka bisa fokus belajar,” jelas Imam.

Meski pendaftaran siswa baru sudah dibuka, Dinas Sosial masih menunggu informasi lebih lanjut terkait jumlah rombongan belajar dan tenaga pengajar yang akan diterapkan di masing-masing sentra.

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih dalam proses finalisasi terkait ketentuan teknis tersebut.

Imam menambahkan, Sekolah Rakyat akan diutamakan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, prioritas utama diberikan bagi anak-anak yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2—kelompok yang paling tidak mampu secara ekonomi.

“Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang tidak bersekolah atau terhenti pendidikannya. Jika masih ada kuota, anak-anak dari Desil 3 dan Desil 4 juga akan diprioritaskan,” terang Imam.

Dengan hadirnya program Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dapat mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, dengan sistem boarding school, anak-anak yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan kini dapat menikmati fasilitas belajar yang lebih baik tanpa dibebani biaya tambahan.