Prioritaskan Layanan Publik dan Bacaan Bermutu

Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI E Aminudin Aziz memastikan tetap memprioritaskan seluruh layanan publik dan penyediaan bacaan bermutu lewat distribusi 1.000 buku terus berjalan di tengah efisiensi anggaran.

"Kami memastikan pelayanan tetap berjalan maksimal. Perpusnas masih buka hingga pukul 19.00 WIB dan tetap melayani pada hari Sabtu dan Minggu. Program bantuan bahan bacaan bermutu sebanyak 1.000 buku juga tetap dipertahankan di 10.000 titik yang meliputi perpustakaan desa/kelurahan, taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan rumah ibadah," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Aminudin menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perpusnas bersama Komisi X DPR RI yang diselenggarakan di Jakarta, pada Kamis (24/4) terkait penyampaian progres pelaksanaan program kerja dan dukungan anggaran Perpusnas Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pada APBN 2025 pagu Perpusnas TA 2025 awalnya sebesar Rp721.684.480.000. Namun anggaran tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp279.858.332.000 atau 38,78 persen, sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp441.826.148.000 atau setara 61,22 persen dari pagu awal.

Namun Aminudin menyampaikan kekhawatiran terkait ribuan naskah kuno yang terancam rusak karena keterbatasan anggaran untuk program preservasi dan digitalisasi.

"Untuk naskah-naskah lama, kami belum bisa melaksanakan preservasi dan digitalisasi secara optimal karena keterbatasan anggaran. Namun itu bukan berarti kami tidak melakukannya. Kami memilah berdasarkan tingkat ancaman kerusakannya agar dapat diselamatkan sebaik-baiknya," ujar dia.

Guna mengatasi hal tersebut, Perpusnas melakukan pelestarian naskah berbasis masyarakat, dimana preservasi dan digitalisasi tersebut dilakukan oleh Perpusnas tidak terbatas sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemilik naskah, dan komunitas.

"Pelestarian berbasis masyarakat ini artinya kami berbagi tanggung jawab, sehingga naskah-naskah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat dilestarikan oleh mereka sendiri, dengan dukungan dari kami berupa tenaga ahli," ucapnya.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi upaya Perpusnas untuk mempertahankan kualitas layanan publik yakni tetap membuka layanan pada malam hari dan akhir pekan.

"Hal ini menjadi komitmen nyata Perpusnas dalam merespons kebutuhan masyarakat atas layanan perpustakaan, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat memang merasakan manfaat dari layanan yang diberikan, meskipun efisiensi anggaran cukup signifikan," tuturnya.

Sementara itu anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengungkapkan kekhawatiran atas pemangkasan anggaran Perpusnas yang berdampak langsung pada upaya preservasi naskah kuno dan bahan pustaka kontemporer.

"Tahun ini hanya 1.900 dari total 10.300 naskah kuno yang bisa dipreservasi. Artinya, ada sekitar 8.400 naskah terancam punah. Ini menyangkut keberlangsungan pengetahuan dan peradaban Nusantara," katanya.

Bonnie juga mencatat dari 119.550 naskah kontemporer, hanya 33.200 yang dapat diselamatkan, sisanya berisiko rusak karena kondisi iklim tropis Indonesia yang lembab sehingga dapat mempercepat rapuh, apalagi jika tidak ditunjang fasilitas yang memadai.