Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan soal Diskusi Panas dengan Menteri Keuangan AS

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memiliki peran yang sangat penting di IMF dan Bank Dunia, baik melalui kontribusi finansial maupun hak suara yang signifikan. Peran ini memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di kedua lembaga tersebut, yang berdampak pada struktur keuangan global dan kebijakan ekonomi negara-negara anggota.

AS adalah penyumbang keuangan terbesar, dengan sumbangan sekitar 117 miliar dolar dalam kuota IMF dan 44 miliar dolar dalam dana tambahan. AS memiliki hak suara terbesar di IMF, yaitu 17,81 persen, yang memberi mereka hak untuk memveto kebijakan IMF. 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC.

Dalam pertemuan tersebut, selain membahas hubungan bilateral Indonesia-AS, kedua belah pihak juga menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring di Jakarta, Jumat (25/4).

Posisi AS dalam institusi global tersebut menjadi penting untuk dicermati karena dapat berdampak pada struktur perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia.

Dalam memahami sudut pandang AS, Sri Mulyani mengatakan bahwa Negeri Paman Sam itu saat ini tengah mendorong tatanan perdagangan baru yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan.

Dalam konteks itulah, lanjut Menkeu, Indonesia memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS.

Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi negosiasi tarif resiprokal yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

“Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa proposal yang disampaikan Indonesia melalui tim delegasi telah mendapat pengakuan sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner.

Pemerintah AS disebut memberikan apresiasi terhadap respons aktif Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.

“Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.

Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025.

Proses ini menandai masuknya Indonesia ke fase awal negosiasi tarif, menjadikannya salah satu dari 20 negara pertama yang masuk ke tahap tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga.