Indonesia-Korea Selatan Kerja Sama dalam Infrastruktur Berkelanjutan

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Korean Energy Agency bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Kolaborasi ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman pada bidang transisi energi dan transformasi digital

"Peresmian MoU (memorandum of understanding) ini adalah langkah awal strategis untuk membangun sinergi dan sekaligus melanjutkan upaya yang telah berjalan sebelumnya dalam membangun konvergensi transisi energi listrik dan transformasi digital, dua pilar sentral dalam agenda pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," ungkap Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris di Jakarta, Rabu (23/4).

Seperti dikutip dari Antara, penandatanganan MoU ini juga menjadi tonggak penting memperkuat sinergi pembangunan Indonesia dan Republik Korea, sejalan dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Abdul mengharapkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat mendorong efisiensi, produktivitas, serta menciptakan nilai tambah di sektor-sektor produktif seperti pertanian dan pariwisata.

Sesuai RPJPN dan RPJMN, pemerintah disebut telah menetapkan swasembada energi, pangan, dan air sebagai prioritas nasional. Infrastruktur ketenagalistrikan maupun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut, sekaligus mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Ia turut menekankan urgensi kemitraan lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan yang memerlukan keterpaduan dan kolaborasi antar pihak dari aspek teknologi, sosial, pembiayaan, hingga kelembagaan.

Bappenas mengharapkan pula kerja sama ini menjadi katalisator lahirnya solusi inovatif dalam perencanaan kebijakan, pengembangan kapasitas, dan penerapan teknologi ramah lingkungan berbasis digital.

Perkuat Kemitraan

Sebelumnya di Bali, Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Project Implementation Arrangement for the Bali E-mobility Project sebagai langkah memformalkan struktur tata kelola proyek yang telah disepakati dan implementasi proyek yang lebih rinci.

GGGI disebut mendukung pemerintah Indonesia melalui proyek Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap for Bali (Bali E-mobility Project) dengan pendanaan dari Republik Korea.

Inisiatif ini dinilai sebagai langkah maju dalam perjalanan Indonesia untuk mencapai target nol karbon pada 2050, dan juga akan berkontribusi dalam menempatkan Bali sebagai pemimpin global dalam bidang ekowisata.

Proyek e-mobility Bali terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas sebagai Executing Agency, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Implementing Agency, serta pemerintah provinsi Bali sebagai penerima manfaat dari Indonesia.

“Kami berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Bali dan menunjukkan kelayakan bus listrik untuk transportasi umum di berbagai kota lain. Kami percaya Bali menjadi panutan untuk transisi ke transportasi berkelanjutan secara nasional melalui proyek kendaraan listrik yang bankable atau yang dapat menarik investasi,” ucap Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser beberapa hari lalu.