Untuk Mendukung dan Menyukseskan Program Pemerintah, Wali Kota Bogor Dorong Penambahan Dapur MBG
Selasa, 22 Apr 2025, 15:05 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: kotabogor.go.id
BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menargetkan adanya penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itu, Dedie Rachim mengajak perangkat daerah terkait, termasuk enam camat se-Kota Bogor, untuk melihat dapur SPPG di Bosowa Bina Insani, Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Senin (21/4).
Di sana, Dedie Rachim mendengarkan penjelasan dari pihak pelaksana SPPG dan pihak sekolah, serta melihat situasi dan kondisi dapur hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah lainnya.
Dedie Rachim mengatakan, saat ini ada 120.000 siswa di Kota Bogor yang harus dilayani oleh program MBG.
Karena itu, dibutuhkan sekitar 82 titik dapur yang mampu melayani, dengan kapasitas satu dapur dapat melayani 2.000 hingga 3.000 pelajar.
"Sehingga kita melihat dapur ini dalam rangka mengajak pimpinan perangkat daerah termasuk para camat, untuk bisa mulai memetakan dikaitkan dengan Dapodik. Kalaupun kita bikin dapur, kemudian berapa jumlah yang terlayani, bagaimana model prosesnya kita sekarang sedang belajar," ujar dia.
Sejak diluncurkan pada Januari 2025, saat ini sudah ada empat SPPG di Kota Bogor. Ditargetkan akan bertambah dua dapur lagi yang diperkirakan mulai digunakan pada Agustus mendatang.
"Jadi kebayang kalau kemudian kita mau nambah 10 lagi, kita butuh waktu. Ini betul-betul murni harus ada kemitraan antara pemilik aset lahan dan tentu ada yang membangunkan dapur serta peralatannya, termasuk SDM-nya dan juga supplier-nya dari logistik atau sembako. Ini tentu program yang baik, tapi harus dipikirkan bersama," ucap dia.
Mengenai aset lahan, Dedie Rachim menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki aset-aset yang juga bisa digunakan sebagai dapur. Namun tentu saja hal itu bisa terwujud dengan kolaborasi, termasuk menjalankan semua proses administrasinya sesuai prosedur dan regulasi yang ada.
"Semua prosesnya harus government, sesuai tata kelola, karena ini uang negara. Meskipun ada semacam kemudahan, tapi proses tata kelolanya harus benar, tata kelola administrasinya, tata kelola pembelian logistiknya, pembagiannya, sumber dayanya. Sehingga selama tata kelolanya dipatuhi dan dipenuhi, itu bisa terlaksana," papar dia.
MBG ini, lanjut Dedie Rachim, merupakan program mulia, namun harus dilakukan dengan komitmen bersama, termasuk penyiapan SDM yang tangguh. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres
12 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!