Pemkab Kukar Harapkan Sekolah Rakyat Mampu Tampung 1.000 Siswa dari Keluarga Miskin

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) mengharapkan daya tampung Sekolah Rakyat, yang akan dibangun memiliki daya tampung hingga1.000 siswa dari warga miskin.

“Sekolah Rakyat ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari kemiskinan," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sungggono di Tenggarong, Selasa (22/4).

Sebelumnya, Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial telah mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Kemudian proses verifikasi dokumen usulan telah mendapat persetujuan dari tim verifikator perwakilan kementerian atau lembaga.

Dari hasil verifikasi, Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan Sekolah Rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid, dan dukungan sarana prasarana maupun dukungan daerah yang diperlukan.

Sedangkan perwakilan kementerian/ lembaga itu terdiri dari Agung Hendrawan dan Valerina Gloria (Kemensos), Tut Wijayanti (Kemendagri), Ghina Febriana Khairunisa (Kementerian PU), Budi Darma (Kementerian Dikdasmen), Raymon Yoesef (BPN/ ATR), dan Yuyun Maryuna (Kemenag).

Dalam usulan tersebut, Pemkab Kukar mengajukan tiga lokasi untuk Sekolah Rakyat, yaitu dua titik di Desa Jonggon di Kecamatan Loa Kulu, kemudian satu lokasi di Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak.

Dari tiga lokasi yang diusulkan, satu lokasi yakni di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu memiliki peluang besar ketimbang lokasi lainnya karena didukung oleh beberapa hal, seperti memiliki lahan lebih dari 5 hektare dan akses ke perkotaan lebih dekat.

"Sekolah ini nantinya akan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai jenjang sekolah, yakni dari kalangan warga miskin maupun miskin ekstrem," katanya.

Sekolah Rakyat, kata ia, akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan, sehingga sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah, maka pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat masih terus berproses, terutama melalui tahapan verifikasi dari tim yang akan berkoordinasi dengan masing-masing pemda.

"Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Sunggono.