Gubernur Ahmad Luthfi Tawarkan Kepastian Hukum dan Bebas Premanisme untuk Tarik Investor ke Jawa Tengah

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus membuka lebar-lebar pintu bagi para investor. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengajak para pelaku industri untuk melakukan bedhol pabrik atau relokasi pabrik ke wilayahnya, dengan jaminan kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta bebas dari praktik premanisme.

Ajakan ini disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi dalam acara Indonesia Investment Summit yang digelar di Jakarta, Selasa (15/9).

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 100 investor dari lima negara yakni Tiongkok, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Indonesia.

“Investor harus merasa aman dan nyaman. Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada yang mengganggu jalannya investasi. Semuanya harus tunduk pada hukum,” tegas Luthfi di hadapan para peserta forum.

Ia menegaskan, sejak dirinya masih aktif di institusi kepolisian, prinsip penegakan hukum terhadap aksi premanisme sudah menjadi prioritas.

Kini, sebagai Gubernur, ia memastikan tidak ada ruang bagi oknum atau ormas yang mencoba menghambat masuknya investasi melalui cara-cara intimidatif.

“Kalau ada yang mengganggu, laporkan. Rumah gubernur itu rumah rakyat. Kami akan tangani,” tambahnya.

Gubernur Luthfi juga memaparkan berbagai keunggulan Jawa Tengah sebagai destinasi investasi. Selain jaminan keamanan, Jateng memiliki iklim investasi yang bersahabat, mulai dari kemudahan perizinan berbasis digital, upah buruh yang kompetitif, hingga tersedianya tenaga kerja profesional.

Seluruh proses perizinan, menurutnya, dilakukan secara online sehingga lebih transparan dan efisien. Investor juga bisa memantau langsung progres perizinan yang diajukan.

Apabila terdapat kendala, Luthfi meminta agar dilaporkan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng.

Di sisi infrastruktur, Pemprov Jateng terus mendorong pembangunan dan perawatan jalur-jalur strategis untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.

Sementara dari sisi regulasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menargetkan penguatan infrastruktur di 2025 dan swasembada pangan di 2026, disebut Luthfi sebagai fondasi penting bagi investasi jangka panjang.

Sistem pengupahan di Jawa Tengah pun, lanjutnya, dijalankan secara transparan dan bisa dikompromikan melalui mekanisme tripartit antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah.

Ketua Asian Trade Tourism and Economic Council (ATTEC), Budiharjo Iduansjah, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan Jateng dalam menyambut kehadiran para investor.