Google Ditegur Pemerintah Jepang, Diduga terkait Praktik Monopoli di Android

Google kembali menjadi sorotan internasional, kali ini di Jepang, setelah Komisi Perdagangan Adil Jepang (JFTC) mengeluarkan perintah penghentian terhadap perusahaan tersebut atas dugaan pelanggaran undang-undang antimonopoli.

Dalam perintah yang ditandatangani Selasa lalu, JFTC menuduh Google menekan produsen ponsel pintar Jepang untuk memasang aplikasi seperti Chrome dan Play Store secara default di perangkat Android. Praktik ini, menurut investigator JFTC, menyulitkan mesin pencari pesaing untuk mendapatkan ruang di perangkat-perangkat tersebut.

Yang membuat kasus ini signifikan: ini adalah tindakan antimonopoli pertama Jepang terhadap raksasa teknologi AS. Meskipun langkah ini terjadi bersamaan dengan pembicaraan perdagangan Jepang-AS terkait tarif, JFTC menyatakan bahwa penyelidikan terhadap praktik Google sudah dimulai sejak Oktober 2023.

Dalam penyelidikannya, JFTC menemukan bahwa Google menawarkan bagi hasil iklan tambahan kepada produsen yang mengikuti kebijakan preinstalasi aplikasinya. Perusahaan seperti itu mencakup sekitar 80% pangsa produksi ponsel pintar di Jepang—memberikan Google dominasi yang hampir tak tertandingi dalam distribusi aplikasi.

Dengan perintah ini, Google diinstruksikan untuk menghentikan praktik tersebut atau menghadapi hukuman finansial, yang belum dirinci tetapi dipastikan akan berdampak besar.

Kasus di Jepang ini menambah tekanan global terhadap Google, yang saat ini juga menghadapi investigasi antimonopoli di Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama terkait dominasi di pasar iklan dan ekosistem Android.

Langkah Jepang ini bisa menjadi preseden penting bagi negara-negara lain di Asia yang ingin meninjau ulang dominasi perusahaan teknologi global di pasar lokal mereka.