Pimpinan MPR Eddy Soeparno: Inpres Pengentasan Kemiskinan Presiden Prabowo Pastikan Tak Ada Rakyat yang Ditinggalkan

JAKARTA - Pimpinan MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno merespons Instruksi Presiden (Inpres) 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Inpres yang diteken pada 27 Maret 2025 itu berisi sejumlah langkah pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menurut Eddy, Inpres Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam hal ini ditandai dengan distribusi kesejahteraan yang merata.

“Pertumbuhan ekonomi secara kuantitas 8 persen sebaiknya diiringi dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang baik. Dalam hal ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan merata kepada seluruh masyarakat,” jelasnya.

“Dalam hal ini Inpres Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam kebijakan ekonomi beliau tidak ada rakyat yang ditinggalkan atau no one is left behind,” sambung Eddy.

Secara khusus, Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan perlunya sinergi antar kementerian untuk penyusunan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, sebagai upaya memastikan program tepat sasaran.

“Salah satu poin penting Inpres Presiden Prabowo ini adalah urgensi data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk memastikan program ini tepat sasaran.

Ini poin yang sangat penting dan relevan mengingat sampai saat ini belum ada data tunggal yang menjadi rujukan semua kementerian, khususnya dalam program-program subsidi dan bantuan sosial,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini berharap, Inpres Pengentasan Kemiskinan dapat diimplementasikan secara cepat, taktis dan solutif di lingkup penugasan kementerian masing-masing.

Menurut Eddy, di tengah Perang Dagang dan kebijakan internasional yang mempengaruhi Indonesia, Inpres Pengentasan Kemiskinan ini penting sebagai bantalan sosial bagi masyarakat miskin.

“Ke luar pemerintah melakukan serangkaian diplomasi perdagangan, ke dalam atau di level domestik pemerintah memastikan pengentasan kemiskinan bisa dipercepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.