Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Masih Menganggur

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat Jakarta yang masih menganggur yang berlokasi di seluruh kelurahan.

"Ada namanya pelatihan langsung ke kelurahan-kelurahan. Melalui mobile training unit (MTU)," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, dia menginstruksikan kepada pihak kelurahan untuk mendata warga yang masih berstatus pengangguran dan memetakan minat warga untuk bekerja.

"Orang yang masih menganggur di kelurahan-kelurahan, saya minta datanya berapa orang untuk dipetakan minatnya apa mereka. Tidak semua kelurahan minatnya sama," kata Hari.

Menurut dia, kegiatan pelatihan ini memiliki kuota 10 orang. Para peserta nantinya dilatih sesuai dengan minatnya selama 20 hari dan diharapkan nantinya bisa menjadi tenaga kerja yang cakap.

"Ini upaya Pemprov DKI Jakarta membantu warga agar siap bekerja sekaligus menekan angka pengangguran. Jadi, kami langsung ke lapangan langsung. Daripada mereka ke pusat pelatihan kerja kami, kami proaktif jemput bola," ujar dia.

Selain pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran, Pemprov DKI Jakarta mulai tahun ini juga mengadakan bursa kerja di kecamatan setiap bulan. Bursa kerja ini nantinya diadakan di gelanggang olahraga (GOR) untuk mendekatkan aksesibilitas warga sekitar ke bursa kerja.

Adapun merujuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2024, di bidang ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 1.669 pencari kerja berhasil memperoleh pekerjaan melalui bursa kerja yang diselenggarakan di lima wilayah kota administrasi.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun sebesar 0,32 persen pada Agustus 2024 dibandingkan Agustus 2023. TPT Agustus 2024 sebesar 6,21 persen, sementara pada Agustus 2023 6,53 persen.

TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.