Korsel Memprotes Keras atas Klaim Pulau Dokdo oleh Jepang di Dalam Buku Pelajaran Sekolah

SEOUL - ?Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang menetapkan hasil pemeriksaan terhadap buku pelajaran SMA Jepang yang akan digunakan untuk tahun ajaran 2026 pada hari Selasa (25/3).

Buku pelajaran yang telah disetujui pemerintah Jepang adalah 7 jenis mata pelajaran geografi, 11 jenis mata pelajaran sejarah, 12 jenis mata pelajaran publik terkait sistem sosial/politik/ekonomi, serta 1 jenis mata pelajaran politik dan ekonomi.

Buku pelajaran geografi, sejarah, dan publik yang menjelaskan tentang Pulau Dokdo, diketahui terdapat kalimat yang berbunyi “Dokdo (Takeshima) merupakan wilayah tersendiri Jepang” tetap digunakan.

Di antara kalimat berisi diseret oleh Jepang dari Semenanjung Korea dari buku pelajaran politik dan ekonomi, istilah 'diseret' berubah menjadi 'direkrut' melalui audit kali ini.

Kebanyakan buku pelajaran yang baru lolos audit kali ini tetap mencantumkan pandangan pemerintah Jepang yang mengklaim hak kedaulatan terhadap Pulau Dokdo.

Klaim sepihak Jepang tersebut ditemukan baik di dalam buku pelajaran SD dan SMP Jepang, sehingga diekspresikan bahwa Pulau Dokdo dikuasai oleh Korea Selatan secara ilegal, dan Jepang melakukan protes.

Pemerintah Jepang melakukan pembelokan fakta sejarah melalui buku pelajaran dan pejabat pemerintah tingkat tinggi Jepang juga terus mengklaim bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah tersendiri Jepang dari segi fakta sejarah, dan hukum internasional.

Menanggapi hal tersebut pemerintah Korea Selatan menyatakan kekecewaan yang mendalam atas hal itu yang melemahkan fakta sejarah.

Selanjutnya pemerintah Korea Selatan memanggil pejabat di Kedutaan Jepang untuk Korea Selatan dalam menyampaikan protes keras akan hal itu. Pemerintah menekankan bahwa kedaulatan Pulau Dokdo adalah jelas milik Korea Selatan berdasarkan sejarah dan hukum internasional. KBS/I-1