Pamekasan Perlu Penambahan Dokter Hewan

Pamekasan - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah dokter hewan, karena jumlah petugas di wilayah itu, sangat terbatas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKPP Pemkab Pamekasan Indah Kurnia Sulistiorini mengatakan, jumlah dokter hewan yang ada di Pamekasan kini hanya delapan orang.

"Mereka ini bertugas di empat pusat kesehatan hewan yang ada di Pamekasan ini," katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.

Ia menjelaskan, jumlah itu masih kurang untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, terutama bagi para peternak.

Sementara, sambung dia, jumlah populasi peternak yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan mencapai sekitar 193 ribu ekor.

"Jika mengacu kepada jumlah populasi peternak dan jumlah kecamatan, idealnya setiap kecamatan memiliki minimal satu dokter hewan," katanya.

Karena itu, sambung Indah, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bisa menambah jumlah dokter hewan di Pamekasan, agar layanan kesehatan hewan terutama sapi bisa lebih optimal.

"Kami berharap, usulan penambahan jumlah tenaga dokter hewan ini bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat, apalagi, Madura, termasuk Kabupaten Pamekasan telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pusat pengembangan sapi dan hendak dijadikan sebagai pulau sapi serta sebagai pemasok kebutuhan daging nasional," katanya.

Ia menuturkan, karena jumlah dokter dan puskeswan yang ada di Kabupaten Pamekasan terbatas, maka DKPP Pemkab Pamekasan untuk sementara membagi tugas penanganan kesehatan hewan dalam bentuk wilayah kelompok. Seperti Puskeswan Waru bertanggung jawab terhadap penanganan kesehatan hewan untuk wilayah Kecamatan Pasean dan Batumarmar.

Lalu, Puskeswan Pakong meliputi Pegantenan dan Palengaan, Puskeswan Galis mencakup Kecamatan Larangan, Kadur, dan Pademawu. Kemudian Puskeswan Pamekasan meliputi Kecamatan Proppo dan Tlanakan.

"Tapi, meskipun sudah dipetakan sesuai kebutuhan wilayah, namun pelayanannya tetap tidak maksimal," katanya.

Plt Kepala DKPP Pamekasan Indah Kurnia Sulistiorini lebih lanjut menuturkan, ada banyak kendala yang sering terjadi di lapangan, termasuk lambatnya penanganan penyakit hewan, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta sejumlah penyakit hewan lainnya.

Karena itu, dia berharap, agar pemerintah pusat bisa mengabulkan usulan Pemkab Pamekasan tersebut, sehingga pelayanan kesehatan hewan di Pamekasan nantinya bisa lebih optimal.