Badan Bank Tanah Siapkan Lahan untuk Program Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PENAJAM PASER UTARA - Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

“Kami tawarkan lahan kepada investor untuk pembangunan perumahan MBR pada site expose," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melalui keterangan pers tertulis diterima ANTARA di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (22/3).

Pada site expose tersebut ditawarkan empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut, jelas dia, secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

"Site expose itu komitmen Badan Bank Tanah dukung Astacita dalam penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk tiga juta rumah," tambah Parman Nataatmadja.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

"Kami apresiasi upaya Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan untuk dukung program tiga juga rumah," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Site expose menjadi langkah strategis Kementerian PKP bersama Badan Bank Tanah mempercepat atau mengakselerasi program tiga juta rumah.

"Kerja Badan Bank Tanah berintegritas (berkualitas), sangat cepat dan profesional dengan sajikan data sangat detail dan lengkap," ucapnya.

Pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha sangat penting, menurut Maruarar Sirait, sehingga harus diupayakan agar tanah negara bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi.

HPL Badan Bank Tanah yang diperuntukkan perumahan MBR dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun, timpal Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana, serta status tanah juga bebas dari sengketa dan tidak sedang digunakan untuk kegiatan lainnya (clean and clear).

"Jadi, pengusaha pengembang tidak perlu lakukan pengadaan lahan dan tata ruang, proses pemecahan dan pelepasan kementerian siap bantu," katanya.