Program Inklusi Dukung Penciptaan Kebijakan yang Lebih Inklusif dan Berkeadilan Melalui Kolaborasi Multipihak

JAKARTA – Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (Inklusi ) hari ini bersama para mitra organisasi masyarakat sipil (OMS) berbagi inisiatif serta komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kebijakan yang inklusif.

Bertajuk “Dialog dengan Media: Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia,” diskusi dilakukan di Jakarta pada hari Selasa (18/3). Dialog ini menyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan inklusif yang berlandaskan prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

Sejumlah mitra OMS Inklusi hadir mendukung dialog media ini yaitu ‘Aisyiyah, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), dan Kemitraan.

Kesetaraan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu Upaya strategis adalah penguatan isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam berbagai sektor pembangunan.

Langkah tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kelompok marjinal dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara.

Team Leader Inklusi Kate Shanahan, menekankan bahwa penguatan isu GEDSI bukan hanya tentang memenuhi target statistik semata. Lebih jauh dari itu juga tentang menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan.

"Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujarnya pada kesempatan tersebut.

Kate juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, merupakan kunci bagi Inklusi dalam mendukung pemerintah mencapai target-target tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan.

"Inklusi bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga dapat mendorong kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan," tambahnya.

Pemerintah sendiri memang telah mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan dan program perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan pembangunan.

“Namun, harapan ke depan, implementasinya dapat lebih merata dan berkelanjutan,” imbuh Kate.

Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan nasional telah mengakomodasi isu GEDSI, namun tantangan tetap masih ada yaitu pada tingkat implementasi di lapangan.

"Kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan antar kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa kebijakan yang inklusif dapat diimplementasikan secara maksimal," jelasnya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.