Kepala BP Taskin Usul Sekolah Rakyat Gunakan Dana Swasta

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, mengusulkan program Sekolah Rakyat bisa menggunakan dana dari swasta. Pihaknya siap untuk menggalang dana dari swasta agar bisa membantu pembiayaan Sekolah Rakyat.

"Kebetulan di Perpres, BP Taskin dimungkinkan melakukan penggalangan dana yang tidak mengikat, baik dari CSR, hibah, atau sumber lainnya," ujar Budiman, usai bertemu dengan Menteri Sosial, di Jakarta, Selasa (18/3).

Dia menyebut, ada puluhan triliun dana CSR yang bisa dimanfaatkan untuk menyokong pembiayaan kegiatan belajar mengajar. Menurut data Bappenas, ada 80 triliun rupiah dana CSR yang bergulir setiap tahun dari swasta dan 10 triliun rupiah dari BUMN.

"Nah, kita bisa manfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sekolah rakyat,” jelasnya.

Budiman mengungkapkan, pihaknya juga terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Pihaknya bertanggung jawab menyusun rencana induk program Sekolah Rakyat.

Dia menjelaskan, rencana tersebut mencakup identifikasi daerah prioritas, penyusunan kurikulum berbasis keterampilan kerja, serta pemantauan efektivitas program. Menurutnya, program ini dirancang agar benar-benar menjadi solusi bagi kelompok miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.

“Kami juga akan mengidentifikasi wilayah serta kelompok yang belum terdata dalam sistem administratif agar tidak ada yang terlewat dari program ini,” katanya.

Sebagai informasi, Program Sekolah Rakyat merupakan respons terhadap arahan Presiden untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan 100 miliar rupiah yang akan digunakan untuk operasional dan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.