Terkait Pengelolaan GBT, Persebaya Tunggu Keputusan Pemkot Surabaya
📅 Rabu, 12 Mar 2025, 18:52 WIB | Oleh: Opik
Doc: ANTARA/Rizal Hanafi
SURABAYA - Persebaya Surabaya menyatakan masih menunggu pembicaraan lebih lanjut dan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait rencana pengelolaan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), di Surabaya, Jawa Timur oleh manajemen klub berjuluk Bajol Ijo itu.
"Kami sangat senang dan menyambut positif rencana tersebut. Karena akan bagus tidak hanya bagi pemkot, tetapi juga bagi Persebaya jika memang dipercaya sebagai bagian dari pengelolaan GBT,” kata Direktur Operasional Persebaya Candra Wahyudi di Surabaya, Rabu.
Menurut Candra, sejauh ini pembicaraan baru dalam tahap awal karena Pemkot Surabaya berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan stadion.
Oleh karena itu, pihaknya menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan rencana tersebut.
"Kami sudah beberapa kali menawarkan konsep tata kelola stadion yang baik, dan wali kota juga menyambut dengan baik. Ini kabar positif karena ada langkah maju sehingga bisa lebih konkret," ujarnya.
Candra juga menilai kemungkinan keterlibatan pihak swasta atau sponsor untuk membranding stadion sangat terbuka jika stadion tersebut dikelola oleh Persebaya Surabaya.
Menurut dia, dengan keberadaan BUMD, pengelolaan stadion tidak lagi terbatas seperti saat masih berada di bawah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
"Itu akan lebih mudah, lebih panjang, lebih fleksibel. Begitu ada langkah maju, Persebaya akan lebih proaktif berdiskusi dengan pemerintah untuk mewujudkan ini," kata Candra.
Sebelumnya, Manajemen Persebaya bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membahas masa depan klub dan pengelolaan Stadion GBT yang sering ditanyakan oleh warganet di sosial media.
"Dengan BUMD, kerja sama pengelolaan Gelora Bung Tomo maupun fasilitas milik pemkot lainnya dengan Persebaya bisa lebih luwes, dibandingkan dengan kondisi saat ini dengan dinas yang harus diikat banyak aturan sesuai perda," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ant
Like, Share, Comment:
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen
12 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!