Rumusan Isu-isu Strategis untuk RPJMD

JAKARTA –Isu-isu strategis mulai dikumpulkan oleh Pemprov Jakarta. Selanjutnya isu tersebut untuk dibakukan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dalam rangka menuju kota global. “Sedikitnya ada tujuh isu strategis,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali, Selasa (11/3).

Menurutnya, tujuh isu strategis tersebut merupakan hasil analisis dari daftar permasalahan yang perlu diselesaikan agar Jakarta dapat sejajar dengan kota global. Ini sebagai upaya menggerakkan perubahan. Marullah berbicara dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Provinsi Jakarta, di Balai Kota, Selasa.

Ketujuh isu strategis adalah modal manusia tinggi-masyarakat madani, pemerataan-kebermanfaatan hasil pembangunan, perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global. Kemudian, pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima. Lalu, infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan. Selanjutnya, ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan. Juga pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal.

Adapun isu strategis ini kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan. Ukurannya, melalui indikator strategis antara lain indeks modal manusia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi. Ada juga tingkat kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, persentase pemenuhan layanan dasar, dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca.

“Isu strategis ini telah diselaraskan dengan visi misi gubernur. Selanjutnya, diturunkan menjadi tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan yang akan diukur melalui indikator strategis,” ujar Marullah. Dia menambahkan, sebagai salah satu tahapan penyusunan RPJMD, Pemprov mengadakan Forum Konsultasi Publik.

Forum ini juga menjadi kesempatan pertama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta untuk menyampaikan kembali secara resmi visi misi Jakarta untuk periode lima tahun ke depan. “Kami membuka seluas-luasnya masukan dari para pemangku kebijakan terhadap RPJMD Jakarta tahun 2025-2029 melalui forum ini. RPJMD disusun tidak hanya untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah ada, namun juga untuk menjawab tantangan ke depan,” ujarnya.

Kemenkeu

Selain masalah RPJMD, Pemprov juga kerja sama dengan Kantor Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya. Tujuannya melaksanakan kerja sama pertukaran data perpajakan dan penguatan pemahaman wilayah fiskal.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudimenuturkan, pentingnya harmonisasi antara pajak pusat dan pajak daerah. Ini untuk memastikan keberlanjutan fiskal nasional dan daerah. “Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan daerah,” jelas Eddi.

Menurutnya, Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya melakukan audiensi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Audiensi ini membahas berbagai bentuk kolaborasi dalam penguatan kebijakan fiskal. Eddi menambahkan, ada beberapa inisiatif utama yang didiskusikan. Ini antara lain meliputi integrasi edukasi perpajakan di sekolah-sekolah serta penguatan pemahaman wilayah fiskal Jakarta.

“Selain itu, ada pula kerja sama pertukaran data perpajakan,” katanya. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk mempererat kolaborasi fiskal kedua institusi.