Program Sekolah Rakyat, Bukti Keberpihakan Negara ke Rakyat Kecil

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto pada Senin (10/3) memanggil beberapa menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas mengenai program Sekolah Rakyat. 

Dalam rapat tersebut, Presiden meminta para menteri mematangkan program tersebut agar Sekolah Rakyat sudah dijadwalkan bisa beroperasi efektif pada tahun ajaran 2025-2026 atau Juli 2025.

Rapat itu diantaranya membahas lokasi-lokasi sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Dalam rapat itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf melaporkan kepada Presiden mengenai 53 lokasi di sejumlah daerah yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat. Jumlah itu jelasnya bisa terus bertambah karena kementerian akan terus berkoordinasi dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan.

“Pada prinsipnya, Bapak Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” kata Syaifullah.

Penyelenggaraan program sekolah rakyat paparnya tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti menyebutkan ada dua skema kurikulum yang dapat diadopsi di sekolah rakyat (SR). Dua kurikulum itu bisa berasal dari institusinya atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti ikut Mendiktisaintek. Akan tetapi, juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini yang digagas Kemendikdasmen,” kata Muti.

Perbedaan kedua kurikulum itu terletak pada standar yang diterapkan. Misalnya, kurikulum sekolah unggul Kemendiktisaintek itu standarnya adalah standar internasional.

Ia menyebutkan beberapa standar internasional tersebut, di antaranya pelajar yang disiapkan untuk berasrama dan pendidikan yang disiapkan sudah punya standar tinggi. Bahkan, mencakup potensi mendatangkan guru asing dari luar negeri untuk berkolaborasi dengan guru lokal.

Sementara itu, untuk kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikdasmen, kurikulum standar nasional yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum tersebut dirancang dapat mewadahi seluruh kebutuhan peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Kejar Ketertinggalan

Menanggapi program Sekolah Rakyat itu, Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan, langkah Pemerintah mendirikan sekolah rakyat akan menjadi salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan daya saing dalam negeri yang salah satu unsur pentingnya adalah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

“Ini bisa disebut sebagai terobosan dalam membangun daya saing bangsa kita yang selama ini dianggap masih belum sejajar dengan negara maju. Karena syarat mutlak kompetisi global adalah penguasaan ilmu, teknologi,dan kreatifitas berinovasi yang hanya bisa dilakukan SDM yang mumpuni. Karena dengan pendekatan sistem boarding school akan lebih efektif membentuk SDM yang berkarakter, punya rasa percaya diri dibandingkan sekolah biasa. Jadi tidak hanya dari sisi akademis saja. Dan dengan sebaran di seluruh kota diharapkan kita bisa memiliki pendidikan berkualitas yang lebih merata, termasuk dengan memberi kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tuturnya.