Wujudkan Swasembada Pangan, Mentan Ajak Kadin Bersinergi

JAKARTA – Swasembada pangan adalah kondisi ketika suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Artinya, produksi pangan dalam negeri cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam Astacita, pertanian menjadi sektor prioritas. Kami melihat Kadin sebagai motor penggerak bangsa sehingga kolaborasi pemerintah dengan Kadin, kita bisa mewujudkan mimpi kita untuk bergerak eksponensial,” kata Mentan seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Senin (10/3).

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kadin secara resmi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dalam program swasembada pangan berkelanjutan.

Amran menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian saat ini menjadi prioritas karena menjadi pilar bagi empat program utama pemerintah, yaitu swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi.

Mentan mengapresiasi peran Kadin dalam menggerakkan perekonomian nasional dan menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah dan dunia usaha.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kolaborasi itu, Mentan bahkan menyiapkan ruangan khusus di Kementerian Pertanian untuk Kadin agar koordinasi dapat berlangsung lebih intensif dan efektif.

“Kami siapkan ruangan di sini, sehingga kolaborasi bisa semakin kuat,” tambahnya.

Mentan juga menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas pertanian sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pemerintah, lanjut Amran, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menyiapkan program hilirisasi.

“Kita akan melakukan akselerasi untuk menyetop impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Hilirisasi akan meningkatkan kesejahteraan, pemasukan devisa, serta menggerakkan perekonomian rakyat,” jelas Mentan.

Mentan juga mengungkapkan bahwa ekonomi bisa meningkat melalui kegiatan ekspor dan investasi. Tapi kegiatan ekspor ke depannya merupakan produk-produk hasil hilirisasi.

Pada saat Indonesia dilanda El Nino pada tahun 2024, Kementan melakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan anggaran Rp1,7 triliun yang awalnya dialokasikan untuk perjalanan dinas, seminar, perbaikan gedung, rapat, dan sebagainya menjadi bantuan bagi petani, berupa benih unggul, pompa, serta alat dan mesin pertanian.

Hasilnya, produksi paruh kedua bisa meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, produksi beras Agustus – Desember 2024 meningkat 1,7 juta ton bila dibandingkan Agustus – Desember 2025.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program swasembada pangan.

Ia menilai Kementerian Pertanian telah membuktikan bahwa efisiensi tidak harus mengorbankan kinerja dan produksi.

“Kementan adalah contoh sukses bahwa efisiensi tidak menyebabkan penurunan kinerja dan produksi. El Nino sempat menyerang, tetapi produksi tetap bisa terjaga, bahkan meningkat,” kata Anindya.

Ia juga menyoroti perhatian besar pemerintahan Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian. Kadin pun berkomitmen untuk mendukung program pemerintah.

“Untuk pertama kalinya ada Wakil Ketua Bidang Pertanian di Kadin, menunjukkan bahwa pertanian menjadi fokus utama Kadin. Kami akan all out, tidak hanya di pusat, tetapi juga ke daerah. Kami akan terus menyuarakan bahwa jika pertanian sukses, maka Indonesia sukses,” tegasnya.

Menurut Anindya, perbedaan utama hilirisasi pertanian dibandingkan sektor lain adalah keberlanjutannya.

"Hilirisasi pertanian berbeda dengan sektor lain. Ini adalah warisan bagi anak cucu kita. Pertanian akan terus berkelanjutan,” kata Anindya.

Swasembada pangan sangat penting untuk ketahanan ekonomi dan kedaulatan negara.