Beralih dari Bappebti, OJK Kini Pegang Kendali Aturan Derivatif Keuangan

JAKARTA – Derivatif keuangan merupakan instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar (underlying asset), seperti saham, obligasi, suku bunga, atau mata uang. Contohnya, futures & forward contracts (kontrak berjangka), options (opsi), dan swaps (pertukaran keuangan).

POJK mengenai derivatif keuangan bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan meningkatkan transparansi dalam transaksi derivatif di pasar keuangan Indonesia. Regulasi ini berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan mencegah risiko berlebihan dalam penggunaan instrumen derivative; melindungi investor dan pelaku pasar, dengan memastikan transaksi derivatif dilakukan secara transparan dan sesuai aturan; meningkatkan efisiensi dan pengawasan, agar derivatif digunakan secara sehat sebagai alat lindung nilai (hedging) dan bukan sekadar spekulasi tinggi; dan mendukung perkembangan pasar keuangan Indonesia, dengan memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku industri, seperti bank, perusahaan asuransi, dan manajer investasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dalam rangka menindaklanjuti peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dari Bappebti kepada OJK. Hal itu juga sejalan dengan amanat Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“POJK ini memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan dan pengembangan produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek yang telah memperoleh izin dari Bappebti yang kemudian pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (10/3).

Adapun substansi pengaturan yang diatur dalam POJK Nomor 1 Tahun 2025 ini salah satunya mengenai ruang lingkup pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek.

Selanjutnya, diatur pula mengenai produk, pelaku, dan penyelenggaraan infrastruktur pasar derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek.

Peraturan juga mencakup pengaturan mengenai peralihan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek.

Selain itu, pengawasan serta penegakan hukum bagi pelaku dan penyelenggara infrastruktur derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek juga diatur dalam POJK 1/2025.

POJK ini mulai berlaku pada tanggal beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK, yaitu 10 Januari 2025.

OJK menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

Sebelumnya, Bappebti resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital (AKD) termasuk aset kripto (AK) dan derivatif keuangan kepada OJK dan Bank Indonesia (BI) pada 10 Januari 2025.

Selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing.

Adapun pengaturan derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di pasar uang dan instrumen di pasar valuta asing (PUVA) beralih kepada BI.

Untuk hal ini, BI telah menerbitkan Peraturan BI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur tugas pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya derivatif PUVA.

Dengan adanya POJK terkait derivatif keuangan, diharapkan pasar modal dan keuangan di Indonesia semakin teratur, aman, dan berdaya saing global.