Wali Kota Semarang Menegaskan Jangan Sampai Siswa Miskin Tak Bisa Sekolah

SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa jangan sampai siswa yang berasal dari keluarga miskin tidak bisa bersekolah karena terkendala biaya.

"Ini lagi diatur kan yang penerimaan murid baru, concern-nya ke sekolah negeri dulu nih," katanya, usai membuka Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan), di Semarang, Jumat (7/3).

Ngopi Bareng merupakan agenda rutin Dinas Pendidikan Kota Semarang mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, dan kali ini mengangkat tema "Sistem Penerimaan Murid Baru yang Transparan dan Berkeadilan".

Diakuinya, daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) negeri memang tidak sebanding dengan lulusan sekolah dasar, demikian pula lulusan SMP dengan kuota sekolah menengah atas (SMA) negeri.

Karena itu, ia meminta Disdik Kota Semarang untuk menyiapkan plan B, yakni seandainya peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri bisa diterima di sekolah swasta.

"Khususnya bagi yang orang tuanya yang tidak mampu dan SPP-nya (sumbangan pengembangan pendidikan) dibayar oleh pemerintah kota," katanya.

Menurut dia, kendala selama ini adalah biaya pendidikan di sekolah swasta sehingga masyarakat banyak yang mengincar sekolah negeri, padahal kuotanya terbatas.

Solusinya, kata dia, bisa disiapkan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah swasta, tetapi tidak mungkin seluruhnya ditanggung pemerintah kota.

"Kalau kami memberi beasiswa itu gotong royongnya dari sekolah swasta tentu juga harus ada kan. Nah, saya minta membuat skema khusus yang nanti kami komunikasikan kepada sekolah-sekolah swasta," katanya.

Bahkan, kata dia, kalangan pengusaha pun bisa berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sehingga bisa bersama-sama membangun pendidikan yang lebih baik.

"Harus diingat bahwa tidak semua di APBD kota. Itu juga akan nembung ke pemerintah provinsi. Kami juga akan minta beban-beban ini (anggaran, red.) ditanggung juga oleh teman-teman pengusaha," kata Agustina.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto mengaku tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk membantu siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta.

"Nanti skenarionya fasilitasi atau bantuan untuk anak-anak itu tidak semuanya berbasis APBD, tapi nanti bisa dari CSR ya. Kami akan nanti menggandeng beberapa kelembagaan ya, lembaga donor itu yang nanti bisa membantu anak-anak," katanya.

Sebenarnya, kata dia, saat ini sudah ada sekolah swasta gratis yang pembiayaan siswanya ditanggung Pemerintah Kota Semarang, mulai jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga SMP.

"Jumlahnya saat ini 132 sekolah swasta gratis. Nanti kami akan evaluasi, kalau efektif, ya, kami tambah. Rencananya, setiap tahun ada penambahan jumlah sekolah (sekolah swasta gratis, red.)," katanya.