Kebutuhan Dasar Warga Jadi Target 100 Hari

TANGERANG – Hampir semua kepala daerah baru menjanjikan program 100 hari pertama, tak terkecuali, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid. Dia ingin memastikan bahwa seluruh program prioritas seperti pemenuhan kebutuhan dasar warga akan direalisasikan dalam 100 hari kerja setelah menjalani proses serah terima jabatan (sertijab).

“Kita sudah agendakan dalam 100 hari. Saya bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah akan merumuskan kegiatan atau harapan yang dibutuhkan warga utamanya kebutuhan dasar,” ucap Maseyal usai menghadiri agenda sertijab di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (5/3).

Mantan Sekda Kabupaten Tangerang tersebut, juga mengatakan bahwa bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah akan mendorong serta mempercepat pembangunan daerah sebagai mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini dalam program kesejahteraan ekonomi dengan menekan inflasi melalui gerakan pasar murah (GPN) di seluru ­kecamatan.

“Kami minta doa agar bisa melaksanakan pembangunan Kabupaten Tangerang. Saya yakin bisa menjalankan dengan baik,” katanya. Kemudian, program prioritas lainnya dalam 100 hari kerja adalah meningkatkan layanan kesehatan tanpa mempersulit rakyat kecil.

“Selain itu, kami akan mewujudkan kualitas pendidikan dengan pemerataan pembangunan insfratuktur,” ujarnya. Kendati demikian, atas target tersebut, maka diharapkan seluruh elemen/lembaga untuk mendukung program-program pelayanan dasar masyarakat tersebut.

Turap Permanen

Sementara itu, terkait bencana banjir, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengusulkan agar ada pemasangan turap permanen di sepanjang bantaran Sungai Cimanceuri. Usul itu disampaikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS C2). Dia berharap dengan begitu, banjir akan tertangani.

“Untuk turap atau tanggul permanen penahan luapan Sungai Cimanceuri akan diusulkan ke BBWS C2 selaku pihak yang berwenang dalam mengelola sungai,” jelas Wakil Bupati. Menurutnya, usul tersebut sebagai upaya menangani bencana alam banjir yang kerap melanda Kabupaten Tangerang.

Intan juga mengingatkan, koordinasi dan komunikasi terkait rehabilitasi sungai dan saluran perlu dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Sebab Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak dapat membangun tanggul, turap, atau bangunan permanen lainnya di sungai karena menjadi kewenangan pemerintah pusat atau BBWS C2.

Sementara itu, aliran sungai yang menjadi kewenangan pemkab, katanya, secara berkala akan direhabilitasi atau pengerukan/normalisasi saluran guna memperlancar aliran sungai. Sejauh ini Dinas Bina Marga dan SDA bekerja sama dalam kegiatan karya bakti TNI melakukan normalisasi sungai Cimanceuri secara bertahap seperti tahun lalu.

Intan juga mengungkapkan, penanganan kebencanaan lainnya seperti longsor dan angin puting beliung, Pemkab Tangerang telah menyediakan anggaran seperti melalui anggaran tanggap darurat. “Penanganannya bisa di tempuh menggunakan anggaran Belanja Tanggap Darurat yang rekomendasinya dapat diinisiasi oleh BPBD,” jelasnya.

12 Posko

Sedangkan Dinkes Kota Tangerang mendirikan 12 posko kesehatan dan menurunkan petugas untuk secara langsung melayani kesehatan warga korban banjir. Ada pos statis. Ada juga pos keliling untukmenjangkau warga pelosok permukiman yang tidak mengungsi.

Kepala Dinkes Kota Tangerang, dr Dini Anggraeni, menjelaskan, 12 posko kesehatan tersebut adalah Puskesmas Pedurenan di Masjid Al Irsyad, Masjid Nurul Hikmah, dan Masjid Darussalam. Sedangkan Puskesmas Petir di Lokasi Jagal Sapi Kampung Cantiga dan poskes keliling.