Pemerintah Diminta Ambil Langkah Konkret Selamatkan Industri Padat Karya

JAKARTA - Untuk mencegah lonjakan pengangguran karena merebaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pemerintah diminta mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan besar. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menanggapi maraknya gelombang PHK seperti yang menimpa PT Sri Rejeki Isman (Sritex) baru-baru ini yang memutus 12 ribu karyawannya.

“Sejak kasus Sritex, berkali-kali kami sudah meminta agar industri padat karya mendapat perhatian serius,” kata Chusnia, dalam keterangan resminya yang dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (3/3).

Menurut Chusnia, gelombang PHK di sektor industri padat karya tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional.

Gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai industri, termasuk di sektor tekstil dan manufaktur, telah menimbulkan kekhawatiran luas.

Kehilangan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja jelasnya akan berimbas pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi memperlambat konsumsi domestik, atau sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Sebab itu, dia meminta Pemerintah mengkaji kebijakan strategis yang tepat dan dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari krisis ketenagakerjaan tersebut. Apabila sektor itu dibiarkan dalam kondisi tidak stabil, maka pada akhirnya akan menaikkan kembali angka pengangguran dan kemiskinan.

“Pemerintah harus hadir untuk memastikan industri padat karya tetap bertahan. Dukungan dalam bentuk insentif, stimulus ekonomi, hingga kebijakan yang lebih ramah bagi industri harus segera diterapkan,” katanya.

Kebijakan Ekspansif

Menanggapi kekahwatiran itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pendekatan kebijakan ekspansif (expansive policy) diperlukan untuk menekan terjadinya gelombang PHK.

“Kebijakan harus bersifat ekspansif, yaitu kebijakan yang lebih mendorong sektor riil untuk lebih bergeliat,” kata Esther.

Kebijakan ekspansif itu berperan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau belanja, sehingga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Beberapa kebijakan ekspansif yang lebih konkret bisa melalui fiskal maupun moneter.

“Dari sisi fiskal, Pemerintah memberikan insentif pajak, atau melakukan implementasi stimulus infrastruktur (fiskal) seperti yang sudah dilakukan di tahun 2009,” kata Esther.

Upaya tersebut bisa membantu menciptakan dan meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia bisa menggunakan berbagai instrumen seperti suku bunga untuk mengendalikan kinerja ekonomi. Misalnya, ada insentif subsidi bunga untuk mereka yang ada kredit di bank. Dari sisi kredit juga ada kelonggaran untuk mereka yang mau apply kredit di bank terutama yang membuka usaha,” kata Esther.