Wamenlu dan PBB Bahas Program Makan Bergizi Gratis dalam Mendukung SDGs

JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, membahas program Makan Bergizi Gratis bersama Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (27/2).

Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Pemerintahan Presiden Prabowo berkontribusi langsung dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, “ ujar Wamenlu saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia.

Tata mengatakan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia turut mendukung agenda pembangunan global.

Hasil riset yang dipublikasikan Badan Pangan Dunia pada tahun 2017 memaparkan kontribusi program makan bergizi untuk anak sekolah bagi capaian SDG2 terkait pengentasan kelaparan, SDG4 terkait akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta SDG5 dalam mendukung partisipasi anak perempuan dalam pendididikan.

Secara tidak langsung, program ini juga akan mendukung SDG1 terkait pengentasan kemiskinan, SDG8 terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG10 terkait upaya menjembatani kesenjangan sosial.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia juga menyampaikan rencana untuk menyusun program PBB yang lebih tepat sasaran dan targeted sesuai kebutuhan di tiap provinsi, untuk mendukung pembangunan dan capaian SDGs di seluruh daerah di Indonesia.

Pertemuan kali ini juga membahas kolaborasi Pemerintah Indonesia dan PBB dalam isu pendanaan pembangunan. Wamenlu Tata harapkan dukungan PBB untuk mendukung pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk menjajaki peluang pemanfaatan Islamic finance untuk pembangunan, termasuk memberdayakan zakat untuk membantu mendukung pembangunan global, terutama di negara-negara yang terdampak krisis.

Selain kerja sama Indonesia dan PBB, pertemuan juga membahas perkembangan situasi geopolitik global. “Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” kata Wamenlu.