BUMN Gandeng Perangkat PBB Dorong Inklusitivitas Perempuan

Jakarta - UN Women, salah satu perangkat PBB (perserikatan bangsa-bangsa) yang fokus pada isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan hari ini menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Srikandi BUMN dalam hal memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor bisnis.

MoU ditandatangani perwakilan UN Women untuk Indonesia, Ulziisuren Jamsran, dan Ketua Srikandi BUMN, Fikha Lutfi.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementrian BUMN Tedi Bharata, mengatakan bahwa kerja sama ini untuk mendorong kepemimpinan perempuan menjadi elemen dari transformasi BUMN.

"Selama ini program-programnya sudah ada, sudah kita lakukan. Terkait dengan talent pool, masuk porsi perempuan. Program, ada komunitas kita ciptakan namanya Srikandi BUMN. Selama beberapa tahun ini sudah banyak sekali program-program (1:07) yang bekerjasama dengan mitra-mitra yang ada," ujar Tedi ,selepas acara penandatanganan MoU kerja sama, di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/2).

Tedi bilang, kerja sama dengan UN Women ini lantaran organisasi ini punya fokus kepada pemberdayaan perempuan. UN Women memiliki framework dengan melihat organisasi korporasi seharusnya memiliki beberapa hal terkait dengan pengembangan perempuan.

"Sehingga arah kita semakin bagus. Jadi, kalau kemarin kita intervensi di sisi talentanya, sekarang kita intervensi dari sisi perusahaannya. Sehingga, nanti kita akan semakin baik lagi, semakin inklusif, semakin memberikan kesempatan pada perempuan untuk bisa berkontribusi berkarya dengan lebih baik lagi," tambahnya.

Tentunya, kata Tedi, peran perempuan dan laki-laki berbeda. Ia bilang pihaknya harus lebih peka untuk bisa memberikan tempat kerja dan hubungan kerja yang lebih baik untuk keberadaan perempuan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Srikandi BUMN, Fikha Lutfi, mengatakan implementasi dari kerja sama ini punya tiga fokus utama. Pertama, melakukan asessment gender gap analysis tool berdasarkan Women Empowerment Principle.

"Supaya kita bisa melihat posisi BUMN-BUMN saat ini ada di mana. Selanjutnya, kita akan juga menentukan prioritas dari masing-masing BUMN. Mungkin akan berbeda karena sektor-sektor kita berbeda. Selanjutnya, itu akan menjadi rencana kerja tahun 2025 sampai 2026. Disini nanti Srikandi BUMN dan Kementerian BUMN akan monitoring, evaluasi dan juga tindak lanjut dari inisiatif-inisiatif tadi," bebernya.

Fikha juga menjelaskan, tujuan utamanya dari kerja sama ini untuk memastikan banyak dari perempuan-perempuan yang duduk di posisi strategis. Sehingga perempuan bisa meningkatkan inklusivitas, inovasi dan juga meningkatkan produktivitas perusahaan.

Sebagai informasi, mencapai kesetaraan gender di Indonesia dapat menambah US$ 135 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan, angka ini berada 9% di atas rata-rata pertumbuhan. Perusahaan dengan tiga atau lebih perempuan di posisi kepemimpinan senior secara konsisten menghasilkan performa yang lebih baik di seluruh organisasi.