RI Dorong Jepang Bantu Upaya Pengurangan Risiko Konflik

Jakarta - Pemerintah Indonesia menyampaikan harapan pada Pemerintah Jepang untuk berperan dalam membantu upaya mengurangi risiko konflik di tengah meningkatnya polarisasi politik global. Dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks, kerja sama internasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, terutama di kawasan Asia-Pasifik.

Harapan tersebut disampaikan oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dalam Indonesia Outlook di kantor Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) di Tokyo, Kamis (13/2).

Dubes Heri menyampaikan kepada Jepang bahwa Indonesia bergabung dengan BRICS agar dapat menjembatani hubungan antara negara-negara berkembang di belahan selatan dunia dengan negara-negara maju di belahan utara.

“Dalam konteks tersebut, saya meminta kembali kepada Jepang untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi risiko konflik sebagaimana telah disampaikan Presiden RI kepada Perdana Menteri Jepang pada pertemuan di Istana Bogor,” lanjut Heri, Jumat (14/2).

Seperti dikutip dari Antara, Heri memaparkan keberhasilan hubungan bilateral Indonesia-Jepang, seperti proyek MRT East West, investasi Nitori di Indonesia, pembangunan Cardiovascular Centre RS Harapan Kita dan Tokoshukai serta Samurai Bond senilai 200 miliar yen (21, 1 triliun rupiah) pada Mei 2024.

Persatuan Nasional

Dubes Heri juga menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, beberapa di antaranya adalah pembentukan BPI Danantara, rencana pengadaan 10 ribu kapal nelayan Indonesia serta menyampaikan harapan agar Jepang dapat mendukung pelaksanaan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Indonesia.

“Kebijakan ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan program Asta Cita, sebuah kerangka kerja ambisius yang bertujuan menguatkan persatuan nasional, mempertahankan stabilitas politik, dan mengutamakan kedaulatan ekonomi,” ujar Heri.

Dubes Indonesia untuk Jepang itu memberikan paparan terkait pandangan kebijakan dan perkembangan perekonomian Indonesia di Keidanren dengan didampingi oleh Koordinator Fungsi Ekonomi Sunan Jaya Rustam, Koordinator Fungsi Politik Ali Andika Wardhana dan atase teknis lainnya.

Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan terbaru di Indonesia kepada perusahaan- perusahaan Jepang di Indonesia.