Bank Dunia Imbau Regulasi Dukung Iklim Bisnis

Jakarta – World Bank (Bank Dunia) menyerukan pemerintahan di dunia untuk menyusun regulasi yang tepat sasaran untuk mendukung iklim bisnis. Lewat laporan Business Ready, Bank Dunia menemukan kesenjangan antara implementasi dan kebijakan menghambat iklim bisnis menjadi terhambat di 50 negara.

Kepala Ekonom Grup Bank Dunia dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan Indermit Gill menyatakan di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat demografi, utang, dan konflik, kemajuan suatu negara akan terjadi melalui kinerja sektor swasta.

"Hal itu bergantung pada kondisi yang kondusif, iklim investasi yang memungkinkan terjadinya keajaiban ekonomi yang dibuat oleh para wirausahawan ketika mereka diberi kesempatan. Keajaiban yang sangat dibutuhkan saat ini," kata Indermit Gill di Jakarta, Kamis (13/2).

Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan catatan Bank Dunia, sektor swasta merupakan kekuatan yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Namun, sektor ini membutuhkan lingkungan yang tepat untuk berkembang.

Laporan Business Ready menemukan regulasi bisa memberatkan suatu perusahaan saat memasuki pasar, berinovasi, dan memperluas jaringan operasi mereka. Di sisi lain, peraturan ketenagakerjaan, verifikasi identitas pengusaha, pembayaran pajak, hingga akses kredit juga menjadi persoalan yang disorot dalam konteks ini.

Dari temuan itu, Bank Dunia berharap dapat mendorong pemerintah untuk mengalibrasi pembuatan kebijakan yang diperlukan secara lebih tepat dalam pengembangan sektor swasta yang memungkinkan dunia usaha, pekerja, dan masyarakat untuk maju.

"Negara-negara yang lebih kaya cenderung lebih siap untuk menjalankan bisnis, tetapi suatu negara tidak harus kaya untuk memiliki lingkungan bisnis yang baik," ujar Direktur Grup Indikator Bank Dunia Norman Loayza yang memimpin proyek Business Ready.

Kesenjangan Usaha

Dia melanjutkan timnya menemukan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga dapat mencapai iklim usaha yang kuat.

Rwanda, Georgia, Kolombia, Vietnam, dan Nepal, misalnya, memiliki kinerja yang baik di berbagai bidang seperti kualitas peraturan, kuatnya layanan publik, dan sistem yang secara keseluruhan efisien.

Sebagai informasi, laporan itu mengkaji iklim dunia usaha di 50 negara dengan 1.200 indikator per negara.

Dalam skala 0 hingga 100, rerata skor negara-negara yang dikaji adalah 65,5 dalam hal kualitas kerangka kerja terkait peraturan. Artinya, secara rata-rata, negara-negara tersebut sudah mencapai hampir dua pertiga perjalanannya untuk menjadi negara yang siap mendukung dunia usaha dalam kategori ini.

Namun, negara-negara tersebut hanya mendapat skor 49,7 untuk layanan publik, yang mengindikasikan bahwa kesiapan mereka hanya setengah dari yang seharusnya.

Kesenjangan ini terjadi di semua tingkat pendapatan dan semua wilayah, meskipun kesenjangan paling kecil terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi dan paling besar di kawasan Afrika Sub-Sahara serta Timur Tengah dan Afrika Utara.