Serangan “Drone” Terhadap Hun Sen Digagalkan

PHNOM PENH - Mantan Perdana Menteri Hun Sen mengatakan pada Selasa (11/2) bahwa sebuah rencana untuk membunuhnya dengan drone di kediamannya dekat Phnom Penh terbongkar beberapa pekan lalu oleh pihak berwenang yang menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam rencana tersebut.

Namun, seorang anggota parlemen partai oposisi mengatakan klaim itu mencurigakan dan kemungkinan akan digunakan untuk menyebut aktivitas oposisi di Kamboja dan luar negeri sebagai terorisme.

“Jika mereka disebut teroris, hukumannya sangat berat, mereka bisa dipenjara bertahun-tahun, dan mereka bisa menganiaya pejabat oposisi Kamboja,” kata Um Sam An, pejabat senior dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang dilarang, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat.

Berbicara saat peresmian gedung sekolah, Hun Sen mengatakan sebuah klip audio baru-baru ini dikirimkan kepadanya yang mengungkap skema pembunuhan, yang menargetkan rumahnya di Kota Takhmao, sekitar 11 kilometer selatan Ibu Kota Phnom Penh.

Ia memperingatkan semua entitas asing untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Kamboja yang merupakan sebuah pernyataan yang telah ia sampaikan berulang kali selama bertahun-tahun.

"Berhati-hatilah. Rencana untuk menyerang tempat tinggal saya di Takhmao dengan drone adalah nyata," kata Hun Sen saat berada di Provinsi Kandal bagian tengah. "Mendukung serangan semacam itu mengancam keamanan nasional. Jangan berani-berani menyakiti atau membunuh saya," tegas dia.

Polisi Kamboja belum membuat pernyataan apapun tentang penangkapan yang terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan Hun Sen tersebut.

Sebuah Alasan

Hun Sen, 72 tahun, mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada tahun 2023, tetapi tetap memiliki pengaruh sebagai presiden Senat dan sebagai pemimpin Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa. Putranya, Hun Manet, kini menjabat sebagai perdana menteri.

Rancangan undang-undang baru-baru ini akan melabeli anggota oposisi ekstremis sebagai teroris yang mungkin sebagai cara untuk menargetkan kelompok oposisi di luar negeri.

Sebagian besar anggota parlemen oposisi meninggalkan Kamboja setelah CNRP dilarang pada tahun 2017. Baru-baru ini, aktivis Kamboja dan kritikus pemerintah di Thailand, Jepang, Australia, dan tempat lain, menghadapi ancaman hukum atau bentuk tekanan dari Hun Sen.

Um Sam An mengatakan kepada kantor berita Radio Free Asia (RFA) bahwa klaim rencana pembunuhan Hun Sen hanyalah sebuah alasan untuk melindungi kekuasaan keluarganya.

“Ia (Hun Sen) akan menggunakannya untuk memberi tahu masyarakat internasional bahwa kaum demokrat di Kamboja bukanlah demokrat sejati dan menyatakan bahwa mereka adalah kelompok teroris yang harus ditumpas,” kata dia seraya mengingat kembali dugaan rencana bom pada tahun 1997 yang menyebabkan pertikaian di jalan-jalan Phnom Penh yang menyebabkan Hun Sen menggulingkan Pangeran Norodom Ranariddh, yang saat itu memegang jabatan perdana menteri pertama berdasarkan perjanjian pembagian kekuasaan. RFA/I-1