Agar Industri Beralih ke Energi Hijau, Kemenperin Bakal Terbitkan Green Loan

JAKARTA-Di tengah sulitnya sektor industri mencari pendanaan untuk biaya transisi ke energi hijau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan skema pendanaan baru. Skema pendanaan ini dengan memberikan pinjaman melalui kebijakan green loan. 

Diharapkan melalui skema ini banyak industri yang terbantukan sehingga mempercepat transisi sektor industri. Dengan itu dekarbonisasi sektor industri semakin dipercepat.

Keseriusan Kemenperin ini berangkat dari anggapan bahwa transformasi menuju industri hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin Apit Pria Nugraha mengatakan, green loan nantinya diterbitkan dengan bunga yang murah, di bawah rate yang ditetapkan oleh perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.

"Kami sedang membangun namanya ekosistem industri hijau. Sebetulnya ini adalah, esensinya adalah kita ingin memobilisasi. Kami banyak yang menawarkan green funding. Green loan, pinjaman loh. Tapi cost of fund-nya itu jauh di bawah conventional rate," ujar Apit dalam acara Carbon Neutrality (CN) Mobility Event di Gambir Expo, Kamis (13/2).

Apit menuturkan, saat ini banyak industri yang ingin beralih ke energi hijau, namun terkendala di pembiayaan. Hal itu mendorong Kemenperin untuk memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha tersebut.

Pihaknya sedang menyusun kriteria yang memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan. Sebab, ia tak ingin pinjaman yang disalurkan malah digunakan untuk tujuan yang berbeda dari yang diharapkan pemerintah.

"Inilah yang sedang kami susun, membangun mekanismenya, bisnis modelnya, supaya uang itu bisa digunakan untuk membiayai dekarbonisasi sektor industri. Jadi Bapak-Ibu mau pasang solar panel, dibayarin dulu pake green loan,"ucapnya.

Apit menjelaskan bahwa pinjaman yang diberikan ke pelaku usaha bukan berasal dari APBN, melainkan dari lembaga keuangan internasional seperti World Bank hingga International Monetary Fund (IMF). Saat ini sudah ada banyak pengajuan dana untuk membiayai peralihan energi.

"Kita sedang menyiapkan mekanismenya. Duitnya mah ada nih yang nawarin. Berbagai lembaga donor, multilateral development bank, seperti World Bank, ADB segala macem itu banyak yang menawarkan.

Menyediakan fasilitas pembiayaan hijau. Masalahnya mereka itu tidak serta-merta bisa digunakan oleh sektor industri," kata dia.

Setidaknya kata dia, saat ini sudah ada penawaran pendanaan sebesar 290 juta dollar AS dari kerjasama World Bank dan ADB. Dana ini bisa dieksekusi dan ditindak lanjuti apabila sudah ada aturan dari pemerintah yang saat ini tengah disusun.

"Kemarin itu dari World Bank, dan bekerja sama dengan ADB, kami ditawarkan minimal 290 juta dollar AS. Dan ini juga kami diskusi juga dengan kementerian keuangan, karena endorsementnya harus dari BKF. Kami jelaskan rencana kami akan seperti apa, mereka setuju," terangnya.

Tak hanya itu lanjutnya, ada banyak juga penawaran pinjaman untuk mendorong energi hijau yang masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah. "Beberapa multilateral bank lain juga sudah menawarkan, lembaga-lembaga lain, tapi belum keluar angka," imbuhnya.

Nantinya, aturan pemberian green loan ini akan dikeluarkan dalam bentuk PerMenperin. Diharapkan bisa segera selesai di tahun ini dan setelahnya langsung diimplementasikan.