DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat terkait Program Makan Bergizi saat Ramadan

JAKARTA - DPRD DKI menunggu arahan pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis (MBG) untuk persiapan pelaksanaan selama Ramadan 1446 H/ 2025 M.

"Nanti kita tunggu arahan pemerintah pusat karena ini adalah program kegiatan pemerintah pusat yang kita fasilitasi di Jakarta," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

Khoirudin mempertimbangkan nantinya penerima MBG tetap bisa mendapatkan layanan berupa menu berbuka puasa.

Sementara, Staf Umum Potensi Maritim (Spotmar) TNI Angkatan Laut Letkol (Mar) Herlambang menambahkan pihaknya masih melakukan rapat terkait menu buka puasa bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Rencananya makanannya berupa nasi kotak dan bisa dibawa pulang," ujar Herlambang.

Herlambang mengatakan pihaknya bersama BGN masih memastikan menu apa saja yang tahan lama untuk disajikan sebagai menu berbuka puasa.

Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama eksekutif, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi MBG berjalan dengan baik.

Terhitung hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan Rp3 juta.