Tinjau Ketersediaan, Komisi XII DPR RI Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman 

JAKARTA - Komisi XII DPR RI melakukan peninjauan ke lokasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sekaligus meninjau pangkalan dan Sub pangkalan wilayah Jakarta Barat, pada Senin (10/2). Ini bertujuan untuk memastikan hulu hilir pasokan distribusi LPG 3 Kg aman memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam peninjauannnya, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, memastikan ketersediaan pasokan LPG 3 Kg di wilayah DKI Jakarta aman.

"Hari ini saya dan rekan-rekan dari Komisi XII DPR RI, melihat langsung proses distribusi LPG 3Kg, dari mata rantai hulu SPPBE berjalan dengan baik, bahkan SPPBE tetap beroperasi hingga malam hari. Mari sebarkan berita baik dan beri keyakinan kepada masyarakat jangan ada panic buying sebetulnya stok aman dan semua baik-baik saja,” ungkap Bambang.

Peninjauan ini sekaligus melihat proses distribusi dan penjualan LPG 3Kg, pasca penataan jalur proses distribusi dan penjualan LPG 3Kg, dimana para pengecer kemudian difungsikan menjadi Sub Pangkalan.

"Pasokan LPG 3Kg tidak ada masalah. Saya bahkan sempat memilih secara acak tabung LPG 3Kg, dan melakukan penimbangan guna memastikan apa isi dan beratnya sesuai, ternyata memang benar sesuai, begitupun dengan harga, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp 16.000,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini Bambang juga menyampaikan apresiasi kepada Pertamina yang telah melakukan upaya perbaikan penataan proses distribusi dan penjualan LPG 3Kg.

"Inilah yang kami harapkan, pelayanan kepada masyarakat terkait LPG 3Kg ini betul-betul tepat sasaran, dengan harga sesuai dengan yang diharapkan dan telah diatur oleh pemerintah,” ujar Bambang. 

Bambang mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga LPG 3 Kg untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, selain di wilayah DKI Jakarta, para anggota Komisi XII juga turut mengecek proses distribusi dan penjualan LPG 3Kg, di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, berdasarkan pengecekan pasokan LPG juga dipastikan aman, dan tidak terdapat masalah.

“Intinya dengan Sub Pangkalan, diharapkan bahwa Subsidi LPG 3Kg tepat sasaran, harga terkontrol, dan pengawasan lebih terjamin, melalui aplikasi yang telah disiapkan. Kami ingin memastikan LPG 3Kg, benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” harapnya.

Peninjauan didampingi oleh jajaran anggota Komisi XII, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Achmad Muchtasyar, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, Direktur PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

(IKN)