Tangerang Bentuk Tim Pengawas Elpiji 3 Kg

TANGERANG - Guna mencegah kelangkaan dan penimbunan elpiji 3 kg, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, telah membentuk dan menerjunkan tim khusus (timsus) untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Mereka mendeteksi ketersediaan LPG 3 kilogram di seluruh SPBE, agen, pangkalan hingga warung-warung.

“Hasil laporan tim di lapangan, ketersediaan LPG 3 kilogram di agen hingga warung-warung dalam kondisi aman dan tak ada kelangkaan,” kata Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang Suli Rosadi, Senin (10/2).

Ia menjelaskan, gas LPG 3 kg juga dapat dibeli masyarakat di 1.100 pangkalan dengan stok yang dipastikan aman dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp19 ribu. “Jadi, masyarakat bisa menjangkau elpiji di warung-warung dengan harga yangberbeda. Maka itu disarankan untuk ke pangkalan resmi dengan harga subsidi 19 ribu per tabung,” katanya. Untuk melakukan cek lokasi pangkalan resmi bisa di https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau di bit.ly/daftarpangkalanlpg-kotatangerang.

“Pemkot Tangerang masih menunggu aturan sub-pangkalan untuk dapat segera direalisasikan ke warung-warung. Secara pendaftarannya atau tanda pada warung yang resmi berubah menjadi sub-pangkalan,” katanya.

Selain itu, masyarakat Kota Tangerang pun diminta untuk bekerja sama melakukan pengawasan. Laporkan kecurangan yang dilakukan pangkalan yang menjual gas bersubsidi tersebut di atas HET 19 ribu.

“Jika ada pangkalan yang menjual gas 3 kg di atas HET apalagi di tengah kondisi saat ini, Disperindagkop UKM dipastikan akan langsung melakukan penyegelan pangkalan tersebut. Bahkan tak segan pencabutan surat izin beroperasi,” ujarnya lagi.

Selain masalah gas, Kota Tangerang juga bicara efisiensi anggaran. Maka, Pj Wali Kota Tangerang, Banten, Nurdin mengeluarkan surat kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)untuk melakukan penghematan anggaran. Kurangi acara seperti perjalanan dinas pejabat, acara seremonial, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

“Sudah kami sampaikan melalui surat edaran agar melakukan penyesuaian anggaran di setiap perangkat daerah,” kata Nurdin saat ditemui usai acara di Puskesmas Periuk Jaya Tangerang, Banten, Senin. Menurutnya, penyesuaian anggaran itu menindaklanjuti kebijakan Presiden.

Sementara itu, menurut dia, laporan penyesuaian anggaran harus disampaikan paling lambat 12 Februari kepada tim anggaran pemerintah daerah. Namun demikian, dia memastikankegiatan penyesuaian anggaran tidak mengubah struktur alokasi secara garis besar yangsudah disusun dan ditetapkan. “Bentuknya menyesuaikan untuk kebutuhan belanja kegiatan yang mendesak dari penyesuaian anggaran ini,” ujarnya.

Terkait perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang pada bulan ini, Nurdin menuturkan akan dibuat sederhana, namun tetap menjaga ­semangat warga kota merayakannya. Ant/G-1