NTB terima penyerahan pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan dari Pusat

Doc: ANTARA/Dhimas Budi Pratama

Ket. Arsip- Wisatawan menggunakan transportasi "fast boat" di dermaga Pelabuhan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mataram -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerima penyerahan pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Moh Faozal mengatakan dalam rencana induk pelabuhan (RIP), Pelabuhan Gili Trawangan bersama Gili Air dan Gili Meno statusnya masuk dalam Pelabuhan Bangsal, Pemenang sebagai pelabuhan pengumpan regional.

"Jadi pelabuhan pengumpan regional ini wilayah kerjanya Gili Trawangan, Air dan Meno. Tetapi secara kerjanya Pelabuhan Gili Air dan Meno itu dikelola Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, namun kendalinya pemerintah provinsi, karena pengelolaannya masuk dalam Pelabuhan Bangsal yang dikelola provinsi dan nanti (Gili Trawangan, red) itu diserahkan pusat ke kita (Pemprov, red)," ujarnya di Mataram, Selasa.

Ia mengakui secara potensi bila Pelabuhan Gili Trawangan diserahkan ke provinsi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Contoh di tahun 2024, setelah Pelabuhan Bangsal diserahkan pengelolaannya ke provinsi, jumlah PAD diperoleh dari tempat itu mencapai Rp1,4 miliar lebih.

"Di tahun 2025 kita menargetkan PAD dari Pelabuhan Bangsal itu naik 300 persen atau sekitar Rp3 miliar lebih. Nah, kalau ini (Pelabuhan Gili Trawangan, red) diserahkan ke kita dari pusat, maka kita perkirakan akan jauh lebih meningkat lagi dari sisi PAD," terang mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini.

Menurutnya, peningkatan PAD dari Pelabuhan Gili Trawangan bisa diukur dari jumlah penumpang yang menuju destinasi wisata andalan di NTB itu. Sebab, dalam sehari saja ketika kunjungan ramai wisatawan yang datang penyeberangan dari Bali menuju kawasan itu bisa mencapai 3.000 sampai 3.500 orang.

"Paling tidak akan berdampak pada PAD kita. Karena yang masuk saja itu 3.000 sampai 3.500 orang wisatawan sehari," ujarnya.

Faozal mengaku bahwa sampai dengan saat ini pihaknya tidak memiliki persiapan khusus terkait rencana pengalihan status pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan tersebut. Karena, sepenuhnya kapan penyerahan itu dilakukan tergantung pemerintah pusat.

Sementara itu, untuk Pelabuhan Senggigi, sepenuhnya di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Meski demikian, lanjut Faozal, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah berkoordinasi untuk juga melakukan pembenahan kawasan Pelabuhan Senggigi, sebagai destinasi wisata.

"Kalau Pelabuhan Senggigi statusnya adalah pelabuhan lokal yang dikelola oleh Lombok Barat. Tapi kami sudah lagi cek untuk segera kita benahi Pelabuhan Senggigi," katanya.

Sebelumnya pada Agustus 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga sudah menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara kepada Pemprov NTB yang dikelola oleh Dinas Perhubungan NTB.

Pelabuhan Bangsal merupakan pintu masuk utama menuju destinasi unggulan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena). Untuk memaksimalkan potensi PAD, Pemprov NTB merilis Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.