Ada Efisiensi Anggaran, BKPM Tetap Lakukan Promosi Investasi di IKN

JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan akan terus melakukan promosi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga pembangunan di wilayah tersebut terus berlanjut.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno ditemui di Jakarta, Senin, mengatakan dalam melakukan promosi tersebut pihaknya dibantu oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Kami bekerja sama dengan otorita sana bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN,” ujar dia di Jakarta, Senin (10/2).

Ia mengatakan pihaknya terus mempromosikan investasi di IKN pada berbagai sektor, seperti yang sudah masuk yakni sektor perhotelan, serta rencana investasi di sektor pendidikan.

Menurut dia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sudah mencarikan calon investor asal Singapura.

“Pak Menteri telah bertemu juga dengan Kepala OIKN, Pak Basuki, dan Pak Menteri juga sudah mencarikan investor yang dari Singapura sebenarnya,” kata dia.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhenti dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing imbas dari adanya efisiensi anggaran.

Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menegaskan bahwa program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” kata Troy saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2).

Adapun, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025.

Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai 81,38 triliun rupiah, sehingga hanya tersisa 29,57 triliun rupiah untuk tahun ini.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada tahun 2028, walaupun saat ini ada isu anggaran pembangunan IKN diblokir.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Tentunya, kata dia, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan. “Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.

Namun, dia pun tidak bisa berkomentar lebih jauh dan mendalami soal pembangunan IKN. Sehingga, menurut dia, tidak semua ketua umum partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur itu. “Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.  Ant/S-2