RI Harus Antisipasi Keberlanjutan Pembiayaan Proyek Usai USAID Dilikuidasi

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia (RI) menyampaikan bahwa Pemerintah sudah melakukan persiapan jika kebijakan penutupan USAID terbukti memberikan dampak langsung terhadap kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat.

Tanggapan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump secara resmi menutup USAID pada Senin (3/2).

Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Roy Soemirat di Jakarta, Jumat (7/2) mengatakan bahwa belum ada informasi resmi terkait program-program Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang terkena dampak kebijakan pemerintah AS tersebut.

Ada beberapa hibah dari USAID yang dilakukan dalam mekanisme Bilateral Development Cooperation Framework periode 2020-2026 sudah berjalan selama beberapa tahun, kata Roy seraya menambahkan pihaknya masih menunggu informasi resmi lebih lanjut dari AS mengenai kelanjutan hibah tersebut.

Meskipun begitu, Roy menekankan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan AS yang sudah berjalan 75 tahun itu sudah kuat dan akan semakin kuat.

Dia berpendapat bahwa kebijakan apapun yang diambil AS, dan seluruh negara mitra Indonesia lainnya dilakukan dengan pertimbangan matang dan saling menghormati negara masing-masing.

Roy juga meyakini apabila kebijakan yang diambil memiliki dampak tertentu, hal tersebut dapat dibicarakan bersama sehingga kedua negara yang terlibat tidak akan mengalami kerugian besar akibat kebijakan tersebut.

USAID adalah badan independen pemerintah AS yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang baru pulih dari bencana, yang sedang berusaha keluar dari kemiskinan, dan yang sedang melakukan reformasi demokratis.

Transisi Pendanaan

Peneliti Pusat Studi Islam dan Daerah (PSID) Jakarta, Nazar el Mahfudzi yang diminta pendapatnya mengatakan likuidasi USAID oleh Presiden AS, Donald Trump memiliki dampak signifikan terhadap berbagai kerja sama bilateral, termasuk dengan Indonesia. Meski demikian, ia menilai respons pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah tepat dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan dampak dari keputusan tersebut.

“USAID selama ini berperan dalam berbagai program pembangunan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kebijakan penutupan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar terkait keberlanjutan program-program yang sudah berjalan di Indonesia, terutama yang berada dalam kerangka Bilateral Development Cooperation Framework 2020-2026,” kata Nazar.

Meskipun belum ada informasi resmi dari pemerintah AS mengenai program spesifik yang terdampak, Indonesia tetap harus mengambil langkah strategis. Pemerintah katanya perlu segera melakukan asesmen mendalam terhadap program yang dibiayai USAID untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak.

“Kemlu perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan transisi pendanaan atau mencari alternatif sumber pembiayaan lain, baik dari dalam negeri maupun dari mitra internasional lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nazar menekankan bahwa penutupan USAID juga mencerminkan dinamika politik luar negeri AS di bawah pemerintahan Trump yang semakin mengedepankan kepentingan domestik.