Legislator Minta Pemprov DKI Evaluasi Penanganan Banjir

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemprov mengevaluasi kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup terkait banjir yang masih melanda setiap kali memasuki musim hujan.

"Pemprov DKI harus segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap dinas yang bertanggungjawab dengan masalah banjir dan sampah," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kenneth yang akrab disapa Bang Kent, meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno, untuk memprioritaskan program penanganan banjir yang solutif mulai dari jajaran dinas hingga sampai ke jajaran suku dinas.

Selain itu lanjut Bang Kent, gubernur ke depan juga perlu menetapkan pejabat definitif agar bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat.

"Permasalahan banjir ini masih terus dirasakan oleh warga Jakarta dan tidak pernah ada solusinya. Dan juga lambatnya penanganan sampah di saringan sampah yang terdapat di rumah-rumah pompa, menjadi salah satu penghambat dalam hal teknis terkait penanggulangan banjir," ujarnya.

Bang Kent juga mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan harus berani mencopot pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik dan menggantikannya dengan orang yang lebih kompeten.

Hal itu kata dia, agar bisa meningkatkan respons pemerintah terhadap pelayanan masyarakat di masa depan. Karena kenyataannya saat ini banyak kepala dinas yang masih dijabat Plt dan rata rata kurang baik dalam kinerjanya.

Kent juga menyoroti kinerja Unit Pelaksana Kerja (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta yang dinilai kurang baik dalam berkolaborasi terkait penanganan banjir di Jakarta.

Padahal, kata dia, dari segi anggaran, gaji para satgas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tersebut sangat besar dibandingkan dengan gaji PJLP yang lain.

Kent meminta Satgas UPK Badan Air agar bisa bekerja sama yang baik dengan petugas rumah pompa untuk mengangkat sampah yang menyangkut di mesin pompa air.

"PJLP Satgas UPK Badan Air itu anggaran untuk gajinya terbesar jika dibandingkan oleh PJLP yang lain, personel paling banyak tapi tidak bisa bekerja dengan baik," kata dia.

Ia mengatakan bahwa mereka seharusnya memberikan dukungan terhadap rumah pompa dengan mengangkut sampah-sampah yang menyangkut di mesin pompa pada saat terjadi hujan deras, banjir kiriman atau rob.

Kent pun mencontohkan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa rumah pompa ternyata tidak menemukan personel Satgas PJLP UPK Badan Air.

"Contohnya pada saat saya sidak ke beberapa rumah pompa yang seharusnya ada personel Satgas PJLP UPK Badan Air, tetapi saya tidak menemukan satu pun dari mereka ada di rumah pompa sehingga sampah yang menyangkut di rumah pompa tidak di angkat, dan akibatnya pompa tidak bisa berjalan dengan baik," ucap Kent.