Brando PDIP: Penundaan Pelantikan Pramono-Rano Rugikan Warga Jakarta, APBD Berpotensi Mandek

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto, mempertanyakan keputusan pemerintah terkait penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno yang seharusnya dilantik pada Kamis, 7 Februari 2025.

Brando mengatakan, bila merujuk pada Perpres No.80/2024, seharusnya tidak ada alasan untuk menunda Pelantikan Gubernur Daerah Khusus Jakarta hasil Pilkada 2024 yang semestinya dilaksanakan pada 7 Februari 2025.

Penundaan pelantikan dapat dilakukan bila terjadi perselisihan di MK, dan bila terjadi dua putaran (karena tidak 50%+) serta bila ada force majeur, atau musibah/bencana.

Tidak ada dari ketiga unsur ini yang terpenuhi dalam kasus penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu, menurutnya, keputusan mengundur pelantikan kepala daerah dan belum jelas tanggalnya akan menimbulkan masalah. Karena berdampak pada pengelolaan APBD Rp91 triliun untuk pembangunan Jakarta sehingga merugikan masyarakat secara luas.

"Karena yang kita lihat, masyarakat menantikan kepastian kapan dilantiknya kepala daerah terpilih dan jika mengandalkan Pj (penjabat) seringkali memunculkan ketidakpuasan cukup tinggi dari masyarakat," ujar Brando.

"Apalagi Pj ini kan tidak dipilih oleh rakyat. Mereka duduk dengan wewenang yang didapat tidak melalui mekanisme demokratis. Sedangkan kewenangan gubernur dan wagub definitif tentu lebih powerfull karena didukung mayoritas masyarakat Jakarta dibandingkan Pj gubernur," tegas Brando.

“Pertanyaannya, apakah Pram-Doel dirugikan, tidak, karena periodisasinya tetap 5 tahun,” katanya.

Namun, lanjutnya, rakyat Jakarta dirugikan karena pengundurannya digantung dan tidak jelas. Hal ini yang akan menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di masyarakat yang menantikan kepemimpinan baru Jakarta pilihan rakyat.