Perlu Dihemat, Anggaran Makan ASN Terlalu Besar Rp700 Miliar

JAKARTA – Dana untuk anggaran makan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintahan Provinsi Jakarta menjadi salah satu bagian yang mesti dihemat. “Ada beberapa penghematan, seperti snack rapat, makan kantor. Jumlahnya terlalu banyak mencapai 700 miliar rupiah untuk seluruh Jakarta. Ini harus dihemat,” tekan Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, Jumat (24/1).

Penghematan ini terkait dengan Instruksi presiden kepada pejabat negara, termasuk gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sector. Tujuannya, demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Ima menyatakan sudah berdiskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna membahas anggaran-anggaran. Ini termasuk yang dapat dihemat akan dimasukkan ke dalam program 100 hari Pramono-Doel.

“Seluruh OPD, SKPD sudah kami kumpulkan. Kita membahas porsi-porsi yang bisa dimasukkan untuk penghematan selama 100 hari pertama Pram-Rano,” tandas Ima. Dia akan terus mendata sector-sektor yang dapat dihemat. Ini akan dikumpulkan sampai pelantikan Pram-Rano.

Ima menginformasikan lima item yang bakal digeser porsinya untuk masyarakat agar tepat sasaran. Dia mengungkapkan, tim transisi akan bertemu dengan Pramono-Rano pekan depan untuk mempresentasikan hasil pembahasan selama ini dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Menurut Ima, tim transisi memiliki agenda untuk memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar. Tim terus menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Jika tidak ada halangan, pelantikan akan dilakukan presiden pada tanggal 6 Februai. Pelatinkan akan dilakukan bersama-sama para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024. Pelantikan akan dilakukan di Istana.

Ima menegaskan bahwa yang pasti pembahasan 100 hari kerja juga terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030. Selain itu, termasuk juga janji-janji kampanye Mas Pramono dan Rano Karno. “Jelaslah, kampanye-kampanye Pram-Rano mesti dimasukkan dalam program 100 hari pertama kerja,” tutur Ima. Pemasukan berbagai janji kampanye tetap tidak akan mengganggu program-program atau pekerjaan-pekerjaan yang memang urgen.

Sebelumnya, Ima juga menyampaikan Tim Transisi tidak membahas usulan empat hari kerja. Menurutnya, usulan itu bukan dari tim transisi, melainkan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga. “Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja,” ujar Ima beberapa hari lalu.

Menurutnya, usulan tersebut merupakan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, yang disampaikan dalam sebuah diskusi. “Pandangan tersebut hasil diskusi akademis yang disampaikan Nirwono Joga sebagai narasumber dalam diskusi, sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujarnya.

Usulan itu, kata dia, sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis untuk menjadi bahan pertimbangan DPRD dan Pemprov Jakarta.