Foto: Demonstran Serbu Pengadilan Korea Selatan Setelah Penahanan Presiden Diperpanjang
-
📅 Senin, 20 Jan 2025, 13:15 WIB
Sebuah jendela pecah terlihat di samping ubin dinding yang rusak di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul di Seoul pada tanggal 19 Januari 2025, setelah para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerbu gedung tersebut pada tanggal 19 Januari setelah hakim memperpanjang penahanan pemimpin yang dimakzulkan tersebut karena upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.
Sebuah jendela pecah terlihat di samping ubin dinding yang rusak di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul di Seoul pada tanggal 19 Januari 2025, setelah para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerbu gedung tersebut pada tanggal 19 Januari setelah hakim memperpanjang penahanan pemimpin yang dimakzulkan tersebut karena upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.
Para pekerja membersihkan sisa-sisa di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul di Seoul pada tanggal 19 Januari 2025. Para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerbu pengadilan Seoul pada tanggal 19 Januari, setelah hakim memperpanjang penahanan pemimpin yang dimakzulkan tersebut atas upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.
Para pendukung pro-Yoon berkumpul di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul di Seoul pada tanggal 18 Januari 2025. Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, menghadiri pengadilan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Januari untuk melawan permintaan para penyelidik untuk memperpanjang masa penahanannya ketika mereka menyelidiki upaya darurat militer yang gagal. Ribuan pendukung Yoon berunjuk rasa di luar pengadilan dan terlibat bentrok dengan polisi saat mereka meneriakkan dukungan kepada pemimpin yang ditangguhkan tersebut, yang telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir dengan upayanya untuk menangguhkan pemerintahan sipil.
Tembok dan jendela yang dihancurkan oleh para pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, terlihat di Pengadilan Distrik Barat Seoul di Seoul pada tanggal 19 Januari 2025, setelah pengadilan memperpanjang masa penahanan pemimpin yang dimakzulkan tersebut. Ratusan pengunjuk rasa pro-Yoon menghancurkan jendela dan mendobrak pintu untuk memasuki pengadilan setelah keputusan diumumkan, meneriakkan nama pemimpin yang ditangguhkan, yang menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir dengan upayanya untuk menangguhkan pemerintahan sipil.
Benda-benda yang dibuang terlihat di antara pecahan kaca di tanah di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul di Seoul pada tanggal 19 Januari 2025, setelah para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerbu gedung tersebut pada tanggal 19 Januari setelah hakim memperpanjang penahanan pemimpin yang dimakzulkan tersebut karena upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.
Berita Foto Terbaru
Penerapan Teknologi Tanam Benih Langsung di Lahan Pertanian
Penguatan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintah Tingkatkan Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada 2027
Penguatan Sektor Perkebunan Kakao melalui Bantuan Bibit bagi Petani Sulbar
Wapres Gibran Temui Pimpinan MPR, Bawa Surat Pengunduran Diri
Ketersediaan Stok Beras Nasional Jelang Natal dan Tahun Baru
Rapat Kerja Polri dan Komisi III DPR Bahas Evaluasi serta Program Kerja…
Oktober 2026, QRIS Bank Muamalat Tumbuh 92,17%
Manulife Indonesia Pension Expo 2026 Dorong Kesiapan Pensiun dan Ketahanan Finansial Pekerja
Panglima TNI Serahkan Tali Asih kepada Keluarga Prajurit TNI yang Gugur dalam…
Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan Pulau Terluar di Natuna, Pastikan Kesiapsiagaan…
Panglima TNI Terima Kunjungan Deputy Commander USPACOM Tingkatkan Diplomasi Militer.
Berita Foto Terkait
Sebuah jendela pecah terlihat di samping ubin dinding yang rusak di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul di Seoul pada tanggal 19 Januari 2025, setelah para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerbu gedung tersebut pada tanggal 19 Januari setelah hakim memperpanjang penahanan pemimpin yang dimakzulkan tersebut karena upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.