Kenaikan HPP Gabah Jaga Petani Dapat Insentif Ekonomi

JAKARTA – Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) dinilai sebagai langkah untuk menjaga agar petani tetap mendapatkan insentif ekonomi memadai. Kenaikan HPP antara 8,3-10,8 persen diharapkan dapat menjaga kegairahan petani dalam mengusahakan padi.

"Kenaikan HPP patut diapresiasi di saat ongkos produksi padi mengalami kenaikan," kata Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori di Jakarta, Selasa (14/1).

Khudori menyampaikan kenaikan HPP gabah dan beras pengadaan Bulog tanpa disertai kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras (medium dan premium) dapat dianggap sebagai cara pemerintah memberi peluang Bulog memaksimalkan pengadaan gabah/ beras dari produksi domestik. Produksi beras diperkirakan melimpah pada Maret-Mei 2025.

Menurut Khudori, ini periode terbaik bagi Bulog menyerap gabah atau beras. Lebih lanjut, Khudori menyebut, kebijakan kenaikan HPP tidak bisa dilepaskan dari tekad pemerintah untuk tidak lagi mengimpor beras tahun ini. Artinya, tidak akan ada penugasan impor beras kepada Bulog seperti dua tahun terakhir.

"Pada 2023, impor beras Bulog mencapai 3,06 juta ton dan pada 2024 mencapai sekitar 3,5 juta ton. Karena tidak ada impor, Bulog harus memaksimalkan penyerapan produksi domestik," ujar Khudori.

Khudori berpendapat, saat penyerapan gabah atau beras Bulog dinilai memadai, pada saat itu pemerintah kemungkinan akan memberlakukan HET beras yang baru. Dia menjelaskan gabah merupakan input dari produk beras. Di saat harga input atau bahan baku naik, maka harga output yakni beras dipastikan akan naik.

"Bagi penggilingan padi, terutama penggilingan padi skala kecil, musim panen raya adalah waktunya bekerja. Peluang besar mereka untuk bisa mendapatkan gabah ya di musim panen raya ini," ucapnya.

Meski demikian, Khudori menyebut, apabila HET beras tidak dinaikkan, maka ada dua kemungkinan yang akan diambil oleh penggilingan, yakni menjual beras sesuai HET tapi mengorbankan kualitas serta menjual beras sesuai kualitas tapi dengan harga di atas HET.

Serap Beras

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), menaikkan HPP dari 6.000 rupiah per kilogram (kg) menjadi 6.500 rupiah per kg untuk GKP di tingkat petani. Sedangkan GKP di penggilingan naik dari 6.100 rupiah per kg menjadi 6.700 rupiah per kg.

Untuk pembelian beras di gudang Bulog naik dari 11 ribu rupiah per kg menjadi 12 ribu rupiah per kg dengan kualitas derajat sosoh 100 persen, dan maksimal kadar air, butir patah dan menir masing-masing sebesar 14 persen, 25 persen dan 2 persen. Bulog mulai membeli GKP dengan HPP 6.500 rupiah/ kg pada 15 Januari.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengingatkan Bulog harus menyerap gabah milik petani sesuai dengan HPP yang ditetapkan senilai 6.500 rupiah per kg. “Pembelian sesuai HPP itu perlu dilakukan agar petaninya sejahtera dan supaya petaninya untung. Kalau untung, mereka semangat dan kalau semangat, menanamnya juga semangat. Maka panennya banyak. Kalau panennya banyak, tidak perlu impor lagi. Kalau tidak impor, makin semangat menanamnya lagi. Jadi, saya minta itu yang pertama,” jelasnya.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberi perhatian khusus kepada para petani agar semakin bersemangat dalam memproduksi produk pertaniannya. Nantinya, tugas negara yang akan menyerap hasil panen para petani.