Kantin Sekolah Perlu Diperhatikan

JAKARTA – Kehadiran program makan gratis sudah mulai berdampak. Salah satunya kepada para pengelola kantin yang mengeluh karena omzetnya menurun. Untuk mengatasi ini mereka dan UMKM akan digandeng untuk menyiapkan makan gratis. “Kami siap merangkul pedagang kantin dan pelaku UMKM agar bisa terlibat dalam program makan gratis,” jelas Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Jakarta, Selasa (14/1).

“Kantin termasuk ke dalam kriteria mitra kami,” tambah Dadan. Dia menyatakan ini saat dihubungi, terkait omzet pedagang kantin Jakarta yang menurun karena adanya program makan gratais (MBG). Dia menyatakan terbuka menerima segala mitra untuk menyukseskan program ini.

Maka, dia menambahkan program ini dikerjakan secara bertahap, termasuk mekanisme untuk bisa meringankan usaha pedagang kantin dan UMKM. “Program dikerjakan bertahap. Kami sedang menyiapkan mekanisme yang meringankan UMKM agar bisa terlibat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Bangka 01 Pagi Jakarta, Agus Suwardi, menuturkan, kantin tetap bisa hidup mesti ada makan gratis di Jakarta Selatan. “Di jam istirahat kedua, kami memberi kesempatan kepada kantin. Jadi program makan gratis tidak akan bersinggungan,” kata Agus.

Agus menegaskan kantin sekolah tidak disuruh tutup. Mereka sudah diberi informasi bahwa akan dilaksanakan kegiatan makan gratis. Nantinya dijadwalkan anak-anak akan diutamakan mengonsumsi makanan dari MBG yang diantarkan ke setiap kelas.

Sedangkan pedagang kantin SDN Bangka 01 Pagi bernama Yuni mengatakan, siap dilibatkan dalam program MBG, terutama untuk pengadaan katering. “Kalau ada sih, saya mau. Misalnya ada kesempatan, saya mau dikasih ambil,” ujar Yuni.

Menurut Yuni, sudah berjualan di kantin sekolah tersebut sejak 2014. Dia mengaku sudah lama jualannya terbilang sepi sejak pandemi Covid-19 melanda. Sebelum pandemi, dia mengaku bisa mendapatkan pemasukan hingga 500.000 per harinya. Namun kini hanya bisa menerima 100.000.

Sebab para murid lebih memilih membawa bekal sendiri daripada membeli di kantin. “Makanya jadi juga nggak tahu kelanjutan kantin ini,” ucap Yuni. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar pengelola kantin sekolah serta ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bisa dilibatkan dalam program MBG.

Menurut Trubus, keterlibatan ibu-ibu PKK dan kantin sekolah dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta meningkatkan penerimaan program.

“Selain membantu produksi makanan, ibu-ibu PKK dan pengelola kantin sekolah memahami kebutuhan gizi dan preferensi anak-anak. Jika mereka dilibatkan, program ini akan lebih efektif dan diterima anak-anak,” katanya.