Ayo Dukung Upaya Pemerintah Tingkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian untuk Capai Swasembada Pangan

SURABAYA - Penyuluh pertanian harus bisa didayagunakan dan dioptimalkan kinerjanya dengan baik dalam rangka mencapai target swasembada pangan nasional.

"Kita perlu mengoptimalkan penyuluh. Oleh karena itu, mereka akan ditarik ke Kementerian Pertanian," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jatim, Selasa (7/1).

Seperti dikutip dari Antara, Zulkifli menuturkan saat ini jumlah penyuluh pertanian di Indonesia sebanyak 37.771 orang dari total kebutuhan 72.724 orang, sehingga terdapat kekurangan 34.953 orang atau 48 persen.

Untuk di Jawa Timur, yang merupakan lumbung pangan nasional, penyuluh pertanian hanya sebanyak 3.599 orang yang meliputi 1.627 ASN, 1.958 PPPK, dan 14 tenaga harian lepas TB penyuluh pertanian (THL-TBPP).

"Terdapat kekurangan 34.953 dari total kebutuhan penyuluh pertanian karena minimal ada satu penyuluh untuk satu desa," ujarnya.

Ia menjelaskan sejauh ini terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan penyuluh pertanian seperti dasar hukum yang belum efektif mendukung pelaksanaan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian.

Selain itu, juga mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluh pertanian yang tidak seragam di setiap daerah serta penyuluh pertanian yang tidak diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

Belum Jadi Prioritas

Bahkan, penyuluh yang ada pun masih minim pengetahuan dan keterampilan karena penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian belum menjadi prioritas pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, Zulkifli mengatakan terdapat beberapa solusi yang dibutuhkan mulai dari penguatan regulasi pendukung pendayagunaan penyuluh secara nasional serta mengoptimalkan jumlah tenaga penyuluh baik ASN, swadaya, hingga swasta.

Selanjutnya, meningkatkan dukungan sarana prasarana pembelajaran bagi penyuluh pertanian dan petani melalui berbagai media serta membangun sinergi program kerja dan kebijakan antarkementerian/lembaga (K/L).

Sementara itu, pengajar Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember, Ihsannudin, mengatakan, penyuluh pertanian perlu ditarik menjadi pengawai pemerintah pusat untuk mensinkronkan program-program pertanian pemerintah pusat dengan daerah dan memberi materi penyuluhan yang lebih berkuitas. 

Ihsannudin mengatakan pada dasarnya program daerah bidang pertanian umumnya adalah generate dari program pusat atau bahkan umumnya program pertanian adalah berasal dari pusat. Utuk mensingkronkan hal ini maka selayaknya tenaga supporting adalah tenaga pusat (penyuluh sebagai pegawai pusat), sehingga dengan daerah lebih ke arah koordinasi. Karena ada kesan penyuluh itu “kasta tak begitu urgent”.

“Dengan ditariknya penyuluh ke pusat juga akan memperluas jenjang karier penyuluh sebagai penyandang jabatan fungsional, sehingga mereka tidak mandeg dan menjadi bahan motivasi berkarya lebih baik,” katanya.