Aturan Turunan MBG Harus Segera Rampung

JAKARTA - Aturan turunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera dibuat. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan program tersebut mesti memiliki aturan dan petunjuk teknis untuk menjalankan MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (tengah) didampingi Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pandapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/1). Rapat membahas Persetujuan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 Badan Gizi Nasional.

“BGN ini akan melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BGN, di Jakarta, Senin (6/1).

Dia menerangkan, aturan tersebut penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur. Potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat. “Sayang sekali kalau program untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” jelasnya.

Sebagai informasi, program MBG sudah mulai dilaksanakan pada Senin (6/1) di sejumlah daerah. Program MBG saat ini melibatkan sebanyak 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sudah beroperasi dari 5.000 SPPG yang ditargetkan BGN.

Edy meminta agar 5.000 SPPG ini segera dibentuk agar MBG bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Pihaknya akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapil agar legiselator tahu kesiapan makan MBG, termasuk terkait kualitas makanan dan kehigienisan dapur. “Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil,” katanya.

Kualitas Makanan

Dia menekankan, soal kualitas makanan yang disajikan dari SPPG, sudah ada ahli gizi di setiap SPPG menurutnya akan membuat makanan yang dihasilkan sesuai pemenuhan gizi dan kebersihannya. Selain itu, saat ini SPPG yang memasak langsung makanan sehingga tidak ada katering di luar itu yang terlibat.

“Inilah yang saya yakini bahwa makanan yang digunakan akan terstandar dan jatah 10.000 rupiah bisa terpenuhi,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto akan meninjau pelaksanaan program MBG secara mendadak agar terlihat alami, tanpa persiapan khusus.

“Beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi, enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pernyataan Hasan Nasbi tersebut berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

Hasan pun menjelaskan bahwa hingga saat ini, Presiden belum dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan MBG di titik tertentu, baik di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sekolah-sekolah.

Sementara itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah meninjau langsung SPPG dan sekolah-sekolah pada hari pertama program MBG serentak dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia pada hari pertama (6/1) atau Senin.

Dari berbagai informasi yang dihimpun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

Adapun program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.