UNDP Tekankan Pentingnya Kolaborasi Tata Kelola di Kawasan Laut Arafura dan Laut Timor

JAKARTA - Program Pembangunan PBB (UNDP) menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam tata kelola Kawasan Laut Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS) yang berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

"Perlu ada upaya kolaboratif," kata Program Manager Nature Climate Energy UNDP Iwan Kurniawan di acara penutupan Proyek ATSEA-2 di Jakarta, Jumat (27/12).

Proyek ATSEA-2 (The Arafura and Timor Seas Ecosystem Action phase II) merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP bersama ketiga negara yang ditujukan untuk mengatasi tantangan seperti penangkapan ikan berlebih, degradasi habitat, polusi, kehilangan spesies, dan dampak perubahan iklim.

Pada acara tersebut, Iwan mengatakan bahwa Laut Arafura merupakan salah satu wilayah perikanan yang kaya akan sumber daya, baik sumber daya perikanan maupun sumber daya alam lain.

Untuk itu, ia menilai kawasan tersebut perlu dikelola bersama-sama secara kolaboratif guna mengatasi tantangan yang ada, yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja.

Melalui proyek ATSEA-2 tersebut, UNDP bersama Kementerian KKP melakukan sejumlah upaya guna meningkatkan kolaborasi tersebut, termasuk kerja sama tata kelola secara sistemik.

"Jadi, di level sistemik adalah bagaimana tantangan-tantangan tersebut secara regulasi, secara ketentuan itu bisa ditingkatkan tata kelola dengan kolaborasi. Bahwa aksi itu tidak hanya dilakukan oleh administrasi, tapi harus juga didukung oleh negara-negara tetangga yang berbatasan atau ada dalam satu wilayah Arafura dan Timor ini," katanya.

Salah satu bentuk komitmen dari penguatan tata kelola secara sistemik tersebut, kata dia, adalah melalui penyusunan dokumen Regional Strategic Action Plan yang berisi komitmen dari empat negara untuk bersama-sama merespons tantangan pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan di Laut Arafura dan Laut Timor.

"Demikian juga dari SAP yang direncanakan untuk 10 tahun ke depan ini, kemudian diadopsi menjadi National Action Plan. Jadi, masing-masing negara mempunyai spesifik target untuk bisa mewujudkan komitmen mereka," tambah dia.

Kemudian, selain pada level sistemik atau regulasi, UNDP bersama-sama KKP juga mendorong penguatan kapasitas mengingat pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan diskusi.

Upaya lain untuk meningkatkan kolaborasi dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini dalam tata kelola Kawasan ATS adalah dengan menuliskan hasil-hasil, baik yang ada di lapangan sebagai media ataupun referensi untuk penyusunan perencanaan, penganggaran di periode mendatang bagi pemerintah pusat dan daerah.

"Satu hal yang menarik dari ATSEA ini adalah kita berusaha untuk memastikan siapa pun stakeholder yang berada di pusat ataupun di daerah untuk ikut bersama-sama secara aktif dalam program pembangunan," kata Iwan.