Ketegangan Politik di Korsel Meningkat, Polisi Periksa Riwayat Ponsel Yoon Suk Yeol soal Darurat Militer

SEOUL – Kepolisian Korea Selatan (Korsel), pada hari Senin (23/12), dilaporkan tengah memeriksa riwayat ponsel pribadi Yoon Suk Yeol, yang kini ditangguhkan dari jabatannya sebagai Presiden negara itu, dalam penyelidikan terkait darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember.

Dikutip dari Antara, tim penyelidikan khusus kepolisian yang menangani kasus tersebut memeriksa riwayat percakapan dengan individu-individu yang diduga terlibat dalam deklarasi darurat militer usai mendapat surat perintah.

Kepolisian disebut berupaya mendapatkan ponsel khusus yang digunakan Yoon beserta riwayat yang tersimpan di dalamnya dari Pasukan Pengamanan Presiden.

Sementara itu secara terpisah, polisi Korsel mengamankan sebuah berkas yang diserahkan Yoon kepada Menteri Keuangan Choi Sang-mok dalam rapat kabinet yang diadakan hanya beberapa saat sebelum Yoon mendeklarasikan darurat militer.

Berkas tersebut dilaporkan memerinci langkah-langkah untuk memotong dana operasional Majelis Nasional Korea Selatan serta merancang anggaran baru untuk badan tersebut di bawah darurat militer.

Pada 13 Desember, Choi sempat menjelaskan kepada anggota parlemen bahwa berkas tersebut berisi permintaan untuk mengamankan dana fiskal dan likuiditas setelah darurat militer dinyatakan.

Kepolisian Korsel sejauh ini telah memeriksa 10 dari 12 pejabat yang hadir dalam rapat kabinet dadakan pada 3 Desember malam, setelah Menteri Unifikasi Kim Yung-ho diperiksa pada Sabtu (21/12).Hanya Yoon dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-Hyun yang masih belum diperiksa.

Rapat Kabinet

Pihak kepolisian menyebut ada kemungkinan rapat kabinet 3 Desember itu cacat secara prosedur maupun secara substantif karena tidak ada notulensi rapat maupun dokumen yang membuktikan adanya rapat tersebut.

Sementara itu, Yoonmenolak panggilan pemeriksaan untuk kedua kalinya, kata tim investigasi pada hari Senin, setelah ia menolak panggilan sebelumnya minggu lalu.

Seperti dikutip dari Hindustantimes, pemimpin konservatif itu dilucuti dari tugasnya oleh parlemen pada tanggal 14 Desember setelah ia mengumumkan darurat militer 11 hari sebelumnya, yang menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.

Yoon menghadapi pemakzulan dan tuntutan pidana pemberontakan yang dapat membuatnya dipenjara seumur hidup, atau bahkan menghadapi hukuman mati, atas drama yang mengejutkan sekutu demokrasi Korea Selatan di seluruh dunia.

Badan antikorupsi yang menyelidiki pernyataan darurat militer Yoon yang berumur pendek mengatakan telah mengirimkan panggilan ke kantor dan kediamannya.Namun "sistem pos menunjukkan kantor kepresidenan telah 'menolak penerimaan' pemanggilan tersebut", kata para penyelidik dalam sebuah pernyataan.

Panggilan yang dikirim secara elektronik juga menunjukkan status "tidak dapat diidentifikasi", sehingga tidak jelas apakah Yoon telah menerimanya.