Greenland Menolak Dikuasai AS

KOPENHAGEN - Pemimpin Greenland, sebuah wilayah konstituen Denmark, menegaskan bahwa daerah tersebut "tidak dijual" serta menolak keinginan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump supaya AS menguasai Greenland.

"Greenland adalah milik kami. Kami tak dijual dan selamanya tak akan dijual," ucap Perdana Menteri Greenland Mute Egede kepada kantor berita Ritzau, Senin (23/12).

Egede menegaskan otonomi Greenland dan keterbukaan wilayah tersebut terhadap kemitraan dagang secara global.

"Hubungan internasional dan perdagangan kami tak bisa selamanya dilakukan melalui Denmark," kata dia, menambahkan.

Pernyataan Trump soal keinginannya menguasai Greenland disampaikan Minggu (22/12) saat mengumumkan calon duta besar AS untuk Denmark pada pemerintahannya mendatang.

"Untuk tujuan Keamanan Nasional dan Kebebasan di seantero dunia, Amerika Serikat memandang memiliki dan mengendalikan Greenland sebagai kebutuhan absolut," ucap Trump ketika itu.

Pernyataan Trump kali ini mengulang apa yang sempat terjadi di masa jabat pertamanya pada 2019, kala dia mengaku sedang mempertimbangkan "membeli" Greenland, sehingga menimbulkan kehebohan.

Sementara itu, anggota Folketing (parlemen Denmark) dari Greenland, Aaja Chemnitz, menyatakan, meski kali ini Trump tak secara gamblang mengusulkan supaya Greenland dijual, pernyataannya menyiratkan keinginan membeli wilayah tersebut.

Menurut Chemnitz, pernyataan Trump "sangat tidak pantas", karena segala keputusan terkait masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri yang memiliki otonomi luas di Denmark.

"Lagipula, tak ada partai politik di Greenland yang mau menjadi warga negara AS," kata dia, menambahkan.

Warga Greenland memiliki kewarganegaraan penuh baik di Denmark maupun Uni Eropa.

Sesama wakil untuk Greenland di parlemen Denmark, Aki-Matilda Hoegh Dam, menyebut Greenland "bukanlah aset yang dapat menjadi trofi dagang atau geostrategis", meski menyatakan terbuka terhadap dialog soal niat Trump itu.

Ritzau melaporkan bahwa meski telah meminta keterangan dari PM Denmark Mette Frederiksen dan Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen, keduanya belum memberi pernyataan apapun hingga berita disiarkan.

Sebagai wilayah otonom di Kerajaan Denmark, Greenland berhak membentuk parlemen tingkat daerah dan pemerintahan mandiri, serta memiliki dua wakil di Folketing.