Organda Perlu Diajak Membahas Masalah Angkutan Kota

BOGOR -Sistem transportasi Kota Bogor diharapkan terus diperbaiki. Jika perlu Pemkota melakukan intervensi dan kolaborasi. “Ini khususnya untukoperasional Biskita Transpakuan dengan menyusun rencana induk transportasi masa depan,” tutur Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy.

Dia mengatakan ini usai rapat bersama Pengurus DPC Organda Kota Bogor. Dia menyatakan dewan menerima berbagai keresahan, aspirasi dan masukan terkait isu transportasi. Dia memberi contoh, kelanjutan operasional transportasi massal Biskita Transpakuan, program rerouting, program reduksi angkot, dan rencana induk transportasi Kota Bogor.

DPRD juga menerima keluhan seiring berjalannya waktu pelaksanaan BisKita baik Organda maupun konsorsium, tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan BisKita. Rusli menyimpulkan terdapat permasalahan komunikasi antarpemangku kepentingan dalam menata transportasi Kota Bogor.

Maka, dia menekankan agar Pemkot, Dishub, dan Perumda Trans Pakuan merangkul semua pemangku kepentingan agar program Biskita Transpakuan bisa berjalan, tidak dimonopoli salah satu pihak saja. “Dewan mendukung pelaksanaan Biskita Transpakuan yang transparan agar mendapat dukungan dari berbagai pihak,” ujar Rusli.

Lebih jauh Rusli berharap dengan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Transportasi, Pemkot Bogor mampu intervensi dan kolaborasi dalam operasional Biskita ­Transpakuan.

Optimalisasi Pajak

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, mengingatkan pemkot untuk mengoptimalisasi pendapatan pajak. Harapannya, agar pembangunan bisa ditingkatkan dan bermanfaat bagi warga.

“Dengan kolaborasi yang baik, kami yakin potensi pajak daerah dapat dimaksimalkan,” jelasnya. Pajak diperlukan untuk membiayai program-program pembangunan demikesejahteraan warga.

Hasbi menuturkan, kolaborasi dengan berbagai pihak dan ditunjang inovasi dan akuntabilitas, maka potensi kebocoran pajak bisa ditekan sehingga pendapatan maksimal. Sebab, dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sampai kini tercatat masih ada utang pajak senilai 22 miliar. Utang dari hotel, restoran, reklame, kesenian, dan air ­tanah.

“Ke depan, optimalisasi pengelolaan pajak daerah harus terus kita dorong melalui inovasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk para mitra pendukung,” ujarnya. Kendati demikian, Hasbi tetap memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya dan mendapatkan penghargaan dari Pemkot Bogor.

“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para wajib pajak yang telah berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bogor. Dukungan dan kepatuhan ini menjadi penting bagi keberlanjutan pembangunan kota kita,” ucapnya.

Sebelumnya, Bapenda Kota Bogor menyampaikan capaian pajak daerah Kota Bogor telah mencapai 945 miliar atau sudah 97 persen capaian pajak daerah di tahun 2024. Di mana target pendapatan pajak daerah wilayah tersebut tahun ini sebesar 984 miliar. Ant/G-1