Ketegangan Politik Memanas, Oposisi Korsel Berencana Lakukan Pemakzulan Baru terhadap Presiden Yoon Suk Yeol

SEOUL – Partai oposisi utama Korea Selatan mengatakan pada hari Minggu (8/12) pihaknya akan mencoba lagi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol setelah ia mengumumkan darurat militer.

Dikutip dari The Straits Times, sementara itu, polisi menahan menteri pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer, dan menteri dalam negeri mengundurkan diri. Mereka dan Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

Yoon berhasil menghindari pemakzulan pada 7 Desember saat kerumunan besar massa menerjang suhu beku dalam demonstrasi malam lainnya di luar gedung parlemen untuk menuntut penggulingan presiden.

Partai-partai oposisi mengusulkan usulan pemakzulan, yang memerlukan 200 suara dari 300 anggota parlemen untuk meloloskannya, tetapi boikot hampir total oleh People Power Party (PPP) pimpinan Yoon menyebabkan usulan tersebut gagal.

Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Democratic Party (DP), mengatakan pada 8 Desember bahwa mereka akan mencoba lagi pada 14 Desember.

"Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan," kata Lee kepada wartawan.

“Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” katanya lagi.

Mengundurkan Diri

Sebagai imbalan atas pemblokiran pemecatannya dari jabatan, PPP milik Yoon mengatakan mereka secara efektif telah memperoleh janji (Yoon) untuk mengundurkan diri.

“Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan ikut campur dalam urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP, Han Dong-hoon, pada 8 Desember setelah pertemuan dengan Perdana Menteri, Han Duck-soo.

"Hal ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil, dan memulihkan demokrasi liberal,” kata Han.

Namun, Lee dan juru bicara Majelis Nasional Woo Won-shik, keduanya dari partai oposisi DP, pada 8 Desember menyebut pengaturan itu ilegal.

“Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konstitusi,” kata Woo.

“Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol,” kata Lee.