Antisipasi Banjir Besar, Pemprov DKI Diminta Siapkan 5 Langkah Konkret yang Disarankan Komisi D DPRD

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan lima langkah konkret sebagai kesiapsiagaan dalam mengantisipasi banjir di musim hujan ini.

"Saya meminta Pemprov Jakarta untuk lebih proaktif dan cepat dalam menghadapi potensi bencana tersebut," kata Kenneth di Jakarta, Sabtu (7/12).

Hal ini disampaikannya menanggapi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yakni musim hujan saat ini disertai fenomena La Nina membuat curah hujan meningkat hingga 20 persen dari normalnya.

"Koordinasi yang lebih baik, peningkatan infrastruktur dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah-langkah penting dalam mengurangi dampak banjir yang dapat merugikan banyak pihak," katanya.

Fenomena itu bisa berdampak pada skenario terburuk curah hujan yang ekstrem hingga banjir bandang seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada 2020.

Dengan kesiapsiagaan yang baik diharapkan Jakarta dapat mengurangi risiko banjir dan memastikan keselamatan warganya.

"Ada beberapa saran konkret kepada Pemprov Jakarta dalam rangka mengantisipasi potensi bencana banjir di musim hujan ini," ujar Kenneth.

Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus segera memastikan bahwa seluruh infrastruktur drainase berfungsi maksimal dengan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin.

Pemprov juga diharapkan dapat melakukan pengerukan lumpur di sungai atau kali di Jakarta serta mempercepat normalisasi sungai dan saluran air agar mampu menampung volume air yang tinggi.

Kedua, Pemprov Jakarta perlu memastikan sistem peringatan dini berjalan efektif dan cepat tersampaikan ke masyarakat. Simulasi evakuasi untuk masyarakat juga perlu diperkuat sehingga warga yang tinggal di kawasan rawan banjir bisa dengan cepat bergerak menuju tempat aman.

Ketiga, Pemprov perlu memaksimalkan kapasitas pompa air dan memastikan operasionalnya berjalan lancar. Hal ini penting untuk menghindari genangan air di wilayah-wilayah yang rawan banjir.

Keempat, Pemprov juga diminta untuk menggencarkan kampanye edukasi kepada masyarakat terkait cara-cara mitigasi banjir yang sederhana namun efektif, seperti menjaga kebersihan saluran air dan mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

Kelima, Pemprov Jakarta perlu untuk melibatkan sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam berbagai program mitigasi banjir. Pendekatan kolaboratif ini akan memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Langkah-langkah mitigasi BPBD DKI Jakarta seharusnya bisa berjalan lebih efektif dalam menghadapi bencana, khususnya banjir dan angin kencang.