Wamenag Sebut Presiden Prabowo Minta Ongkos Haji 2025 Rasional dan Efisien, tapi Tak Kurangi Kualitas Pelayanannya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan terkait ongkos haji 2025 dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanannya. 

“Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan,” ungkap Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo R Muhammad Syafi’i dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12).

Hingga saat ini belum ada keputusan soal biaya haji. Dalam rapat pada Rabu, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta Kementerian Agama segera mengusulkan biaya haji untuk kemudian dibahas ­bersama-sama.

Setelah pembahasan itu barulah akan diputuskan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Di sisi lain, Wamenag menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan jamaah calon haji. Salah satu upayanya adalah membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut Romo, rencana pembangunan Kampung Haji ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jamaah asal Indonesia.

“Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupa­kan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia,” kata Romo.

Romo juga menggarisbawahi soal tantangan besar dalam pengelolaan dana haji adalah keberlanjutan pembiayaan, terutama jika kuota haji ­meningkat atau ada keberangkatan haji dua kali dalam satu tahun seperti yang diperkirakan pada tahun 2027 ­mendatang.

“Sinergi antara pe­merintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkesinam­bung­an,” kata dia. Ant/S-2